Perintah Efisiensi dari Prabowo, Pemda Pilih Mengorbankan PPPK
Dampak dari perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel menyebabkan krisis ekonomi global yang juga berdampak pada Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan akan melakukan pengurangan belanja-belanja yang tidak produktif. Seluruh instansi baik pusat maupun daerah diminta untuk melakukan efisiensi anggaran.
Beberapa pemerintah daerah mulai mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja sebagian pegawai P3K dengan alasan kondisi fiskal yang tergerus akibat kebijakan efisiensi. Batas maksimal belanja pegawai di APBD juga menjadi alasan pemda dalam mengurangi jumlah PPPK, yang merupakan pegawai ASN seperti PNS.
Kebijakan Pusat Bikin Pemda Pusing, PPPK Dikorbankan
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat membuat beberapa pemerintah daerah merasa pusing. Hal ini karena mereka harus mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah PPPK sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Meskipun demikian, ada beberapa daerah yang masih mampu membiayai PPPK tanpa adanya pemberhentian atau pengurangan jumlah pegawai.
Prabowo Bertolak ke Jepang, Akan Bertemu Kaisar Naruhito
Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jepang pada hari Minggu (29/3). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang. Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.35 WIB.
Gubernur Anwar Hafid Tegaskan APBD Sulteng Masih Mampu Membiayai PPPK
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan bahwa tidak ada kebijakan pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulawesi Tengah masih mampu membiayai operasional belanja P3K. Menurut Gubernur Anwar Hafid, meskipun ada efisiensi anggaran yang ketat dari pemerintah pusat, APBD Sulteng 2026 sekitar Rp 4,7 triliun masih mampu membiayai belanja pegawai.
Lebaran Sudah Lewat, PPPK Paruh Waktu Masih Bersedih, Semoga Tidak Lama
Hingga hari ini para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026. Namun, Pemkab Cianjur sudah memberikan kepastian bahwa para PPPK Paruh Waktu (P3K PW) akan mendapatkan THR. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD) Cianjur Dedi Sudrajat mengatakan anggaran THR PPPK Paruh Waktu sudah disiapkan.
