Admin
Badan Gizi Nasional (BGN) membela anggaran Rp5,7 miliar untuk langganan lisensi pertemuan Zoom dari April hingga Desember 2026, dengan alasan kebutuhan koordinasi skala besar dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa anggaran tersebut dimaksudkan untuk mendukung koordinasi antara pemangku kepentingan pusat dan daerah, termasuk pengiriman bimbingan teknis dan penjangkauan program.
“Untuk mendukung pelaksanaan program makanan bergizi, yang memerlukan koordinasi ekstensif, bimbingan teknis yang konsisten, dan pendidikan untuk berbagai pemangku kepentingan,” kata Dadan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan pada Sabtu, 25 April 2026.
Layanan konferensi video akan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi BGN, dengan kapasitas untuk 5.000 pengguna aktif dan hingga 50.000 peserta dalam satu sesi virtual.
Menurut Dadan, platform tersebut akan digunakan di semua tingkat lembaga, dari pejabat senior dan menengah hingga kepala unit layanan gizi daerah.
Ia mengatakan bahwa koordinasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan program MBG, termasuk penyebaran kebijakan, bimbingan teknis, pelatihan untuk pelaksana, dan evaluasi program. Alokasi Rp5,7 miliar, tambahnya, dianggap perlu untuk mendukung sembilan bulan koordinasi virtual skala besar.
“Dengan kapasitas ini, BGN dapat menjangkau puluhan ribu peserta sekaligus, termasuk pelaksana di berbagai daerah yang memerlukan bimbingan langsung dari pemerintah pusat,” katanya.
Dadan juga menekankan bahwa sistem komunikasi digital berkapasitas tinggi sangat penting untuk memastikan pesan yang konsisten di semua tingkat implementasi. Program ini, yang merupakan inisiatif prioritas Prabowo Subianto, melibatkan banyak pemangku kepentingan di seluruh negeri.
“Kami ingin memastikan bahwa pesan, direktif, dan pedoman implementasi dipahami sepenuhnya oleh semua pelaksana. Ini adalah bagian dari mempertahankan kualitas eksekusi program,” katanya.
Alokasi anggaran tersebut telah memicu debat publik setelah rincian pengadaan tersebut muncul di media sosial melalui akun @voxarea. Data dari Inaproc, portal pengadaan pemerintah terpusat yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menunjukkan bahwa anggaran sewa lisensi Zoom sekitar Rp5,79 miliar.
Pengkritik telah mempertanyakan angka tersebut, dengan alasan bahwa itu tampaknya jauh lebih tinggi dari harga langganan standar yang tercantum di situs web resmi Zoom.
