Pemerintah Jamin Harga BBM Subsidi Tetap Stabil
Pemerintah telah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan, meskipun saat ini harga minyak dunia berada di atas 100 dolar AS per barel. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah akan menyerap tekanan kenaikan harga energi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak memberatkan masyarakat.
“Tidak (BBM tidak naik). Kami akan menyerap tekanan terhadap perekonomian di APBN. Jika kami lepaskan, nanti seperti negara-negara lain, masyarakat bisa panik,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa mekanisme subsidi energi telah dirancang dalam kerangka tahunan, sehingga dampak fluktuasi harga minyak global sudah diperhitungkan dalam postur anggaran. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga kesehatan fiskal, baik melalui penghematan belanja maupun peningkatan pendapatan negara.
“Subsidi kami diatur dan dihitung selama setahun penuh. Meskipun dengan harga sekarang, kami sudah mengasumsikan seperti apa dampaknya ke APBN. Kami akan melakukan langkah-langkah, baik penghematan maupun peningkatan pendapatan, supaya APBN kami aman. Sampai sekarang, hitungannya masih aman,” jelasnya.
Purbaya menekankan peran APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber) sangat penting agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal tanpa lonjakan beban biaya. Ia mengingatkan, jika tekanan energi langsung diteruskan ke masyarakat, hal tersebut berpotensi memicu kepanikan seperti yang terjadi di sejumlah negara lain.
“Jadi masyarakat mesti mengerti juga bahwa APBN menyerap guncangan seperti ini, sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnis dan kegiatannya tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan,” kata Purbaya.
Pemerintah Tidak Ingin Naikkan Defisit APBN
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak ingin mengubah batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menyikapi kenaikan harga minyak global akibat memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.
Kendati demikian, pemerintah akan menjaga defisit APBN melalui efisiensi belanja operasional serta peningkatan penerimaan negara. Dengan upaya tersebut, pemerintah menargetkan defisit tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Hal itu disampaikan Airlangga menyusul rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis. “Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen,” ujar Airlangga.
Dari sisi belanja, pemerintah akan melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga. Upaya tersebut, lanjut Airlangga, sebelumnya telah dibahas bersama instansi terkait.
Efisiensi dan Peningkatan Pendapatan Negara
Pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pusat maupun daerah, termasuk kemungkinan bekerja dari rumah satu hari dalam lima hari kerja sebagai bagian dari efisiensi operasional. Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga membuka peluang kebijakan serupa bagi pekerja sektor swasta.
“Nah, ini semuanya kami sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kami akan segera informasikan ke publik lebih detail,” ujar dia dikutip dari siaran pers.
Dari sisi penerimaan, Airlangga menyebut Prabowo menginstruksikan pengoptimalan penerimaan negara dari komoditas batu bara. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan kenaikan harga batu bara yang terus merangkak naik menyusul disrupsi distribusi minyak mentah dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) akibat ketegangan di Timur Tengah.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026. “Kemudian juga terkait dengan adanya tambahan harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor. Besarannya nanti dikaji oleh tim, di mana harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit,” papar dia.
Percepatan Konversi PLTD ke PLTS
Selain membahas APBN, rapat tersebut juga menyoroti percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) guna mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). “Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” kata Airlangga.
