Peringatan Keras terhadap Produsen Rokok Ilegal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan tegas kepada produsen rokok ilegal agar segera mematuhi aturan cukai yang berlaku. Pemerintah Indonesia kini lebih serius dalam menghadapi peredaran rokok ilegal yang sangat marak di tengah masyarakat. Dampaknya, negara mengalami kerugian hingga Rp 1 triliun setiap tahun akibat kehilangan pendapatan pajak dari aktivitas ini.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan menerapkan aturan baru untuk produsen rokok ilegal. Aturan tersebut dikenal dengan skema cukai terbatas. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada Mei 2026 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan saat ditemui di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Ia menegaskan bahwa draf kebijakan tersebut kini telah memasuki tahap final. “Proposalnya sudah selesai, tinggal dibahas dengan DPR. Harapannya bisa segera dijalankan,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Skema Layer Baru dan Insentif KIHT
Secara teknis, Purbaya merencanakan kebijakan legalisasi ini melalui penambahan lapisan (layer) tarif cukai baru dalam struktur Cukai Hasil Tembakau (CHT). Strategi ini dirancang untuk menampung rokok yang sebelumnya beredar secara ilegal agar dapat masuk ke dalam sistem pajak resmi.
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanya akan difokuskan pada produk tembakau hasil produksi dalam negeri dan tidak berlaku bagi produk impor. Sebagai stimulus, pemerintah mendorong para produsen rokok ilegal lokal untuk masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dengan iming-iming pemberian insentif cukai khusus.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti pemerintah mengakomodasi rokok ilegal sebagai bagian dari ekonomi secara cuma-cuma. Menurutnya, pelaku usaha tetap harus masuk ke jalur resmi dan memenuhi kewajiban membayar pajak.
“Bukan dilegalkan begitu saja. Mereka harus masuk ke sistem legal dengan membayar cukai tertentu,” tegasnya.
Potensi Triliunan dan Jaga Padat Karya
Langkah merangkul produsen ilegal ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keberlangsungan industri yang bersifat padat karya sekaligus menekan kerugian industri hasil tembakau (IHT) legal. Selain itu, kebijakan ini diprediksi mampu memaksimalkan penerimaan negara hingga mencapai angka triliunan rupiah jika berjalan efektif.
“Kalau benar besar seperti yang diklaim, tentu kontribusinya juga besar. Tapi kita lihat dulu implementasinya,” kata Purbaya.
Meski optimis pada sisi ekonomi, ia menyebutkan bahwa pemerintah saat ini juga tengah melakukan pengkajian mendalam mengenai dampak kesehatan yang mungkin timbul.
Ultimatum: Legal atau Tutup!
Purbaya memberikan sinyal tegas kepada pelaku rokok ilegal bahwa pemeriptah akan mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dalam satu hingga dua bulan pertama setelah diterapkan. Masa transisi ini diposisikan sebagai kesempatan terakhir bagi produsen untuk beralih ke jalur legal.
Pemerintah tidak segan untuk mengambil tindakan represif tanpa ampun bagi mereka yang masih memilih beroperasi di jalur gelap setelah skema ini diberlakukan.
“Kita beri kesempatan masuk ke pasar legal. Kalau tidak, nanti akan kita tutup betulan,” tandas Purbaya.
