Proyek Jalan Tol Getaci Kembali Gagal Lelang, Perlu Evaluasi Strategi
Proyek Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) kembali menjadi perhatian setelah dua kali gagal dalam proses lelang. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap kelanjutan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menilai kegagalan tersebut bukan hanya sekadar masalah teknis, melainkan tanda bahwa diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan pemerintah dalam menarik minat investor.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menegaskan bahwa pola lelang berulang tanpa perubahan strategi akan memperpanjang stagnasi proyek. Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18 April 2026), ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu menghadirkan terobosan nyata agar proyek ini kembali memiliki daya tarik di mata pelaku usaha.
Proyek Besar dengan Tantangan Besar
Tol Getaci dikenal sebagai salah satu proyek jalan tol terpanjang di Indonesia dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Namun, ambisi besar tersebut justru berbanding lurus dengan kompleksitas yang dihadapi, baik dari sisi pembiayaan maupun potensi lalu lintas kendaraan yang belum merata di sepanjang ruas.
Menurut Gibran, kegagalan lelang pertama sebenarnya sudah memberikan sinyal awal. Meski sempat mendapatkan investor, konsorsium pemenang tidak mampu mencapai tahap financial close, yang pada akhirnya memaksa pemerintah membuka lelang ulang. Sayangnya, pada percobaan kedua, minat investor justru tidak muncul sama sekali.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai kebetulan semata. “Proyek ini sudah dua kali gagal lelang. Proyeknya tidak laku, kurang menarik di mata investor, karena itu pemerintah harus mengubah strategi pembangunan,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ada persoalan mendasar dalam struktur proyek yang perlu diperbaiki.
Lebih jauh, keberadaan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menjadi krusial dalam proyek ini. Tanpa investor yang bersedia membentuk BUJT, tahapan perencanaan teknis hingga pelaksanaan konstruksi akan terhambat, termasuk mekanisme pendanaan awal untuk pembebasan lahan yang sering kali menjadi tantangan utama proyek infrastruktur di Indonesia.
Minimnya Daya Tarik Investasi
Salah satu faktor utama yang membuat proyek ini kurang diminati adalah ketidakseimbangan antara biaya investasi dan potensi pendapatan. Nilai investasi yang sangat besar tidak diimbangi dengan proyeksi lalu lintas yang menjanjikan di seluruh ruas.
Gibran memaparkan bahwa segmen Gedebage hingga Tasikmalaya sebenarnya masih memiliki potensi trafik yang cukup tinggi. Namun, kondisi berbeda terjadi pada ruas Tasikmalaya hingga Cilacap yang diperkirakan memiliki volume kendaraan rendah. Ketimpangan ini membuat perhitungan kelayakan bisnis menjadi kurang menarik bagi investor.
“Hal ini tentu mempengaruhi tingkat kelayakan proyek sehingga calon investor akan berhitung ulang soal pengembalian investasinya,” jelasnya. Dalam dunia investasi, kepastian return menjadi faktor utama, terutama untuk proyek jangka panjang seperti jalan tol.
Selain itu, kondisi makroekonomi juga turut mempengaruhi. Iklim investasi infrastruktur saat ini dinilai sedang melemah. Ketidakpastian ekonomi global dan domestik membuat investor cenderung lebih berhati-hati. Ditambah lagi, adanya persepsi bahwa infrastruktur bukan lagi prioritas utama pemerintah turut menurunkan kepercayaan pasar.
Menurut analisis PUKIS, penurunan alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN menjadi salah satu indikator yang dibaca investor sebagai sinyal berkurangnya dukungan pemerintah terhadap sektor ini.
Opsi Strategis yang Bisa Ditempuh
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, PUKIS menawarkan beberapa alternatif strategi yang dinilai lebih realistis. Salah satunya adalah skema dukungan konstruksi atau dukon, di mana pemerintah turut berbagi beban biaya dengan badan usaha.
Skema ini dinilai mampu menurunkan risiko investasi sehingga proyek menjadi lebih menarik. Beberapa proyek lain seperti ruas Semarang–Demak dan Serang–Panimbang telah menggunakan pendekatan serupa dan menunjukkan perkembangan yang lebih positif.
Namun demikian, Gibran mengaku pesimistis terhadap kemungkinan penerapan skema ini dalam waktu dekat. Ia menilai keterbatasan anggaran dan kebijakan pemerintah yang cenderung mengurangi dukungan langsung menjadi hambatan utama. “Komitmen anggaran menjadi tantangan, apalagi jika prioritas pemerintah tidak lagi berfokus pada jalan tol,” tuturnya.
Alternatif lain yang diusulkan adalah melibatkan lembaga investasi milik negara seperti Danantara atau Indonesia Investment Authority (INA). Keterlibatan mereka diharapkan mampu memimpin konsorsium dan memberikan kepercayaan tambahan bagi investor lain untuk ikut bergabung.
Menurutnya, langkah ini logis karena proyek tersebut sejak awal sudah ditawarkan sebagai proyek yang memiliki nilai komersial. “Karena itu Danantara atau INA mestinya turut berpartisipasi menyukseskan proyek ini ketika tidak ada investor lain yang masuk,” tegasnya.
Pembagian Ruas Jadi Solusi Realistis
Selain pendekatan pembiayaan, revisi lingkup proyek juga dinilai sebagai solusi yang lebih praktis. PUKIS mengusulkan agar ruas Tol Getaci dibagi menjadi dua bagian, yakni Gedebage–Tasikmalaya dan Tasikmalaya–Cilacap.
Dengan pembagian ini, beban investasi akan lebih ringan karena masing-masing paket memiliki skala yang lebih kecil. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat investor, terutama untuk ruas yang memiliki potensi trafik lebih tinggi.
Gibran menilai bahwa fokus awal sebaiknya diberikan pada ruas Gedebage–Tasikmalaya. Selain lebih layak secara ekonomi, ruas ini juga berpotensi menciptakan efek domino terhadap pertumbuhan wilayah sekitarnya.
“Ketika permintaan pada ruas Gedebage–Tasikmalaya sudah terbentuk, pemerintah nantinya akan lebih mudah menawarkan ruas Tasikmalaya–Cilacap kepada investor,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa peningkatan konektivitas akan mendorong aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik investasi.
Di akhir pernyataannya, Gibran menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah. Ia mengingatkan bahwa tanpa perubahan strategi, proyek ini berisiko terus terjebak dalam siklus kegagalan. “Tidak apa-apa jika pembangunan difokuskan sampai Tasikmalaya terlebih dahulu ketimbang stagnan seperti sekarang ini,” pungkasnya.
