Aksi Damai Warga Intan Jaya Minta Keadilan atas Kekerasan yang Berlarut
Ribuan warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait berbagai kasus kekerasan yang terjadi sejak 2019. Aksi damai ini digelar di pusat kota Intan Jaya dan diikuti oleh masyarakat dari berbagai distrik. Mereka membawa poster serta spanduk yang berisi tuntutan kemanusiaan yang mengecam berbagai praktik yang dinilai merugikan rakyat.
Massa menyuarakan sepuluh poin tuntutan utama, antara lain pengusutan tuntas kasus Soanggama Berdarah, penarikan pasukan militer nonorganik dari wilayah Intan Jaya, serta penghentian praktik militerisasi di wilayah adat. Selain itu, mereka juga menolak eksploitasi tambang, mengecam kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dianggap gagal melindungi masyarakat adat, dan menuntut penegakan hukum atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, warga menetapkan 15 Oktober sebagai hari peringatan tragedi Soanggama Berdarah yang dianggap mencerminkan penderitaan rakyat Intan Jaya. Hari tersebut menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengingatkan pemerintah akan tanggung jawabnya dalam melindungi warga dan memastikan keadilan.
Dukungan dari Anggota DPRK Intan Jaya
Anggota DPRK Intan Jaya, Yustinus Wandagau, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut keadilan dan perlindungan kemanusiaan. Ia mengapresiasi aksi ini karena apa yang disampaikan rakyat adalah kenyataan di lapangan.
“Saya mengapresiasi aksi ini karena yang disampaikan rakyat adalah kenyataan di lapangan,” kata Yustinus di Nabire, Selasa (28/10/2025).
Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, hampir setiap kampung di Intan Jaya memiliki pos keamanan yang diisi ratusan aparat, dan hal itu menimbulkan rasa takut di tengah warga. “Keberadaan pos-pos ini perlu dijelaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Ada apa di balik semua ini?” ujarnya.
Masalah Militerisasi dan Kekerasan
Yustinus juga menyoroti insiden penembakan yang menewaskan 15 warga sipil beberapa waktu lalu dan memaksa penduduk dari sejumlah kampung mengungsi ke ibu kota kabupaten. Ia mendesak pemerintah provinsi dan pusat segera menangani krisis kemanusiaan tersebut karena korban adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah.
“Presiden harus dengar jeritan rakyat Intan Jaya. Mereka butuh perlindungan, bukan ketakutan,” tegasnya.
Permintaan untuk Negosiasi dengan Pemerintah Pusat
Yustinus menambahkan, pemerintah Papua Tengah perlu bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk menarik pasukan nonorganik dan memulihkan keamanan di wilayah itu. Ia menyebut bahwa keberadaan pasukan tersebut memberikan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi warga.
“Saya sedih melihat rakyat berlari di tanahnya sendiri. Segera tarik pasukan dan pulihkan Intan Jaya,” pungkasnya.
Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Krisis
Aksi damai ini menunjukkan bahwa masyarakat Intan Jaya tidak hanya ingin keadilan, tetapi juga meminta pemerintah untuk bertindak lebih responsif terhadap masalah yang mereka hadapi. Mereka menuntut transparansi, keadilan, dan perlindungan yang layak. Dengan adanya aksi ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
