Surabaya – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan pernyataan terkait kemarahannya saat meninjau proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk. Ia mengungkapkan bahwa emosinya tersulut karena progres pembangunan jauh tertinggal dibanding daerah lain.
“Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk memang sangat tertinggal,” ujar Dody saat meninjau proyek Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (12/4).
Namun, yang membuatnya semakin geram adalah adanya alasan dari tim teknis yang justru tidak memberikan solusi untuk mengejar ketertinggalan.
“Yang saya tidak suka, tim saya justru memberi alasan. Bukan solusi bagaimana mengejar ketertinggalan,” tambahnya.
Dody juga menyebut adanya rumor tak sedap di dalam internal Kementerian PU. Ia menduga ada sikap tidak tegas terhadap penyedia jasa, bahkan muncul isu adanya ‘setoran’.
“Kenapa tim saya seolah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor, tetapi saya tidak bisa buktikan. Cuma fakta di lapangan seperti itu,” ujarnya.
Kekesalan Dody memuncak karena proyek Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dia melontarkan pernyataan keras.
“Kalau saya masih umur 20 tahun, saya tonjok itu kepala balainya, eh PPK-nya. Janganlah main-main dengan program presiden, apalagi yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem,” ucapnya.
Dody juga meminta aparatur sipil negara yang tidak sejalan dengan visi pemerintah untuk mundur.
“Kalau memang tidak suka dengan Pak Presiden, keluar dari ASN. Berhenti dari ASN. Jangan buat begini begitu,” katanya.
Menurut dia, masalah ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak dua bulan lalu. Saat itu, ia menemukan ketidaksinkronan antara target presiden dengan kontrak proyek di lapangan.
Presiden menginginkan Sekolah Rakyat bisa digunakan pada awal Juli 2026. Namun, kontrak justru baru selesai pada 23 Juli 2026.
“Ini kan menjadi kayak seolah-olah melawan perintah presiden. Saya juga bingung,” ujarnya.
Dody memastikan akan mengambil langkah tegas. Dia berencana mengevaluasi total jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS).
“Jadi, minggu depan pasti akan saya bongkar habis itu urusan prasarana strategis. Saya sudah kasih warning dua bulan,” katanya.
Dia mengaku kepercayaan terhadap timnya mulai hilang.
“Kalau saya diamkan, saya yang diganti presiden,” tuturnya.
Meski keras terhadap proyek di Nganjuk, Dody memberi apresiasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya. Proyek yang digarap PT Waskita Karya itu telah mencapai progres 45 persen.
“Bagus ini, bagus progresnya. Waskita top. Sekolah rakyat dikerjakan Waskita dan CAG bagus,” kata Dody.
