Kebijakan WFH Setiap Jumat Mulai 1 April 2026 Dukungan dari Pakar Kebijakan Publik
Sejumlah pakar kebijakan publik di Kota Bandung, Jawa Barat, memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia. Pemerintah dinilai memilih pendekatan yang lebih aman secara ekonomi dan politik dibandingkan opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pendekatan Manajemen Permintaan Energi yang Efektif
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, menjelaskan bahwa kebijakan WFH Nasional setiap Jumat merupakan langkah strategis yang menarik untuk dibedah. Di tengah gejolak harga minyak mentah dunia yang tidak menentu, pemerintah memilih jalur “manajemen permintaan” (demand management) daripada menaikkan harga subsidi yang berisiko memicu inflasi.
Menurut Bonti, penurunan beban listrik di gedung-gedung pemerintahan dan swasta di Jakarta, Surabaya, dan Medan dapat mencapai 15-20% akibat WFH pada hari Jumat. Hal ini mengurangi beban puncak PLN. Selain itu, sektor transportasi menyumbang sekitar 46% dari total konsumsi energi final. Dengan asumsi 20-30% tenaga kerja melakukan WFH, terdapat potensi penurunan konsumsi listrik perkantoran yang signifikan.
Penghematan Energi di Dua Titik Utama
Dari sisi kebijakan publik, langkah ini merupakan bentuk kebijakan konservasi energi sektoral. Penghematan energi terjadi pada dua titik utama, yaitu operasional gedung perkantoran dan konsumsi bahan bakar kendaraan. Bonti menambahkan bahwa kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pekerja karena berkurangnya biaya transportasi dan operasional harian.
Produktivitas Tidak Terpengaruh Signifikan
Dari sisi produktivitas, Bonti menyebut kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan mengganggu kinerja lembaga maupun perusahaan secara signifikan. Bahkan, dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai, pola kerja hybrid justru berpotensi meningkatkan efisiensi kerja.
Pandangan dari Pakar Lain
Senada dengan Bonti, pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai kebijakan WFH sebagai langkah rasional dalam merespons krisis energi global. Menurut dia, pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengendalikan konsumsi energi tanpa membebani fiskal negara.
Kristian menjelaskan bahwa pengurangan mobilitas harian, khususnya perjalanan rumah–kantor, akan berdampak langsung terhadap penurunan konsumsi BBM di sektor transportasi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa efek penghematan tidak sepenuhnya linier karena adanya potensi perubahan pola konsumsi energi di rumah tangga.
Dukungan dari Menteri dan Surat Edaran
Usulan WFH untuk ASN dan pegawai swasta pertama kali disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu upaya penghematan BBM guna mengantisipasi ancaman krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah. Usulan tersebut kemudian direspon oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang mulai berlaku efektif per 1 April 2026.
Dalam SE tersebut, perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan WFH satu hari dalam seminggu. Tujuan kebijakan tersebut adalah menciptakan pola kerja yang produktif dan adaptif sekaligus mengurangi konsumsi energi di tempat kerja secara signifikan. Meskipun perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan hari pelaksanaan WFH, Menaker memberikan jaminan ketenagakerjaan yang ketat. Selama WFH, upah atau gaji dan hak-hak pekerja lainnya wajib dibayarkan penuh tanpa adanya pemotongan jatah cuti tahunan.
