Kebijakan Bekerja dari Rumah (WFH) untuk Penghematan Energi
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/ WFH) yang akan diterapkan setelah Lebaran. Kebijakan ini diambil sebagai upaya penghematan energi, khususnya dalam menghadapi kenaikan harga minyak di pasar global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan WFH akan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga diimbau kepada sektor swasta. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik.
“Kebijakan WFH akan didetailkan. Tetapi setelah Lebaran kita akan berlakukan, untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Namun, tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga usai Sholat Idul Fitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan WFH hanya akan berlaku satu hari dalam seminggu. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif.
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penerapan WFH satu hari dapat memberikan dampak efisiensi energi, khususnya dalam hal penghematan bahan bakar minyak (BBM).
“Ada hitungan kasar sekali … WFH bisa menghemat seperlima, kira-kira 20 persen penggunaan BBM,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan alasan kebijakan ini hanya diberlakukan sehari adalah untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas.
“Nanti libur terus, nanti tidak kerja. WFH kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan dengan baik,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, apabila WFH diberlakukan satu hari, misalnya pada Jumat, maka akan tercipta rangkaian akhir pekan yang lebih panjang, yakni Jumat–Sabtu–Ahad. Hal ini dinilai dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberikan dorongan bagi sektor pariwisata.
Langkah Penghematan Energi di Berbagai Negara
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
“Ini saya minta dibicarakan nanti, mungkin oleh para menko beberapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi Covid-19, berhasil. Kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata Prabowo.
Sejumlah negara lain telah mengumumkan kebijakan penghematan energi sebagai respons atas ketidakpastian global. Thailand, misalnya, meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar, membantasi penggunaan lift dan eskalator, serta mengatur suhu pendingin ruangan di kisaran 26–27 derajat Celsius.
Filipina memberlakukan sistem kerja empat hari dalam seminggu di sektor publik, sementara Pakistan menyiapkan rencana penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh dan pengaturan kerja dari rumah.
Tantangan dan Manfaat Kebijakan WFH
Meski kebijakan WFH diharapkan memberikan manfaat signifikan dalam penghematan energi, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keseimbangan antara produktivitas dan fleksibilitas kerja. WFH tidak selalu cocok untuk semua jenis pekerjaan, terutama yang membutuhkan interaksi langsung atau akses ke fasilitas khusus.
Selain itu, kebijakan ini juga perlu disertai dengan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai agar pekerja tetap dapat melakukan tugasnya secara efektif. Pemerintah dan pelaku bisnis harus saling berkoordinasi untuk memastikan bahwa kebijakan WFH tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat menciptakan pola kerja yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih fokus pada kehidupan keluarga dan aktivitas sosial.
