Peran Ekosistem Laut dalam Pariwisata Berkelanjutan
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyampaikan peran penting ekosistem laut sebagai fondasi pariwisata Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam acara Bali Ocean Days 2026 yang diadakan di Jimbaran pada Jumat, 30 Januari 2026. Ia menekankan bahwa pariwisata Indonesia kini lebih fokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
Menurut Ni Luh Puspa, pariwisata Indonesia kini mengarahkan kebijakan untuk menjaga ekosistem laut melalui pengolahan sampah terpadu. Tujuannya adalah agar manfaat ekonomi sejalan dengan kelestarian alam. “Pariwisata Indonesia tidak lagi mengejar jumlah kunjungan, tetapi dampak nyata bagi ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.
Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 dan RIPPARNAS yang menyeimbangkan antara lingkungan, budaya, serta manfaat ekonomi jangka panjang. Regulasi tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council dan prinsip PBB.
Implementasi kebijakan dilakukan melalui SERTIDEWI yang telah mensertifikasi puluhan desa wisata dan destinasi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. “Ekonomi biru menjadi strategi nasional untuk memanfaatkan laut secara bertanggung jawab tanpa merusak ekosistem,” tambah Ni Luh Puspa.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar pariwisata bahari yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Data dari kementerian menunjukkan bahwa ekonomi bahari menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024 dari ribuan desa pesisir yang mengembangkan wisata.
Namun, ia mengakui bahwa persoalan limbah laut masih menjadi tantangan serius yang memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dilakukan melalui aksi bersih laut dan edukasi masyarakat guna menekan sampah dari hulu ke hilir.
Presiden juga memberi perhatian khusus pada pengolahan sampah melalui proyek waste-to-energy yang akan dimulai di Bali pada Maret 2026. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan.
Menjelang penutupan, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa kembali menegaskan pentingnya pengolahan sampah demi ekosistem laut dan pariwisata Indonesia. Ia menutup forum dengan pesan kolaborasi, menyebut ekosistem laut dan pengolahan sampah sebagai tanggung jawab bersama demi pariwisata Indonesia berkelanjutan.
Strategi Pengelolaan Sampah untuk Pariwisata Berkelanjutan
Berikut beberapa strategi yang digunakan dalam pengelolaan sampah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan:
- Penerapan SERTIDEWI: Program ini telah mensertifikasi banyak desa wisata dan destinasi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.
- Koordinasi lintas kementerian: Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan aksi bersih laut dan edukasi masyarakat.
- Proyek waste-to-energy: Proyek ini akan mulai dijalankan di Bali pada Maret 2026 untuk mengurangi limbah laut.
- Peningkatan kesadaran masyarakat: Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.
Potensi Ekonomi Bahari di Indonesia
Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi bahari yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dalam data kementerian, ekonomi bahari menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024 dari ribuan desa pesisir yang mengembangkan wisata. Namun, tantangan seperti limbah laut tetap menjadi isu yang harus diatasi.
Kolaborasi untuk Masa Depan Pariwisata Indonesia
Ni Luh Puspa menekankan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak adalah kunci untuk mencapai pariwisata Indonesia yang berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa ekosistem laut dan pengolahan sampah adalah tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama yang baik, Indonesia dapat menjaga keindahan alam sambil tetap meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
