Jakarta – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah mengumumkan bahwa institusinya akan memiliki 13 kapal patroli, lebih banyak dibandingkan saat ini yang berjumlah 10 kapal. Tiga kapal patroli tambahan tersebut terdiri atas satu kapal hibah hasil kerja sama dengan pemerintah Jepang dan dua kapal yang dibuat menggunakan pinjaman dalam negeri.
“Kemarin kami sudah menandatangani kontrak antara Bakamla dengan Mitsubishi Shipbuilding,” kata Laksdya TNI Irvansyah saat memberikan keterangan pers usai menghadiri peringatan HUT Ke-19 Bakamla RI di Taman Proklamasi, Jakarta, Selasa. “Setelah itu, mereka mulai merancang, menggambar, dan peletakan seperti keel laying atau steel cutting,” tambahnya.
Laksdya TNI Irvansyah berharap kapal patroli hibah dari Jepang tersebut dapat segera selesai pada saat tahap pembuatan dimulai. Namun, dia memperkirakan kapal tersebut baru akan selesai pada tahun 2026.
Ia menjelaskan bahwa dua kapal yang dibiayai pinjaman dalam negeri berasal dari bank-bank pemerintah, dengan PT PAL Indonesia sebagai pabrik pembuatannya.
“Haram bagi saya beli kapal luar negeri, … haram. Itu rasanya jadi pengkhianat. Banyak galangan kapal di Indonesia, sehingga kami pesan dari dalam negeri sendiri, kecuali yang hibah. Kami tidak bisa menolak hibah, mereka yang bangun, kami terima jadi saja,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa panjang kapal yang menggunakan pinjaman dalam negeri berukuran 60 meter dan 80 meter. Selain tiga kapal tersebut, Amerika Serikat juga berjanji untuk memberikan kapal kepada Indonesia, tetapi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan hibah dari Jepang. “Ukuran lebih kecil. Kalau di Jepang panjangnya 85 meter, Amerika mungkin sekitar 38-40 meter untuk pesisir,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menargetkan bahwa kapal-kapal Bakamla ke depannya, termasuk tiga kapal tambahan, akan dilengkapi dengan laboratorium di tengah laut. Dengan adanya laboratorium tersebut, Bakamla RI bisa memeriksa narkoba maupun mineral di tengah laut, sehingga tidak menghabiskan banyak waktu karena harus membawa barang tersebut ke pangkalan. “Harapannya 1—2 jam di laut selesai periksa, bisa berlayar lagi sehingga biaya operasional tidak terlalu tinggi dan tidak menyita banyak waktu,” jelasnya.
Sebelumnya, pemberian kapal patroli hibah dari Jepang tersebut turut dibahas dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba.
