Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan kondisi irigasi di sejumlah daerah kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Ia menyampaikan hal tersebut saat Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Banten Tahun 2025 bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat.
Bima mengungkapkan banyak praktik baik yang dilakukan di daerah, seperti di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pj. Bupati Bangkalan, Arief M. Edie, turun langsung memantau irigasi sehingga target panen bisa tercapai. Arief juga berhasil mencari bantuan untuk perbaikan, termasuk bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Kedekatan Arief dengan petani menjadi teladan yang baik untuk diikuti.
“Mengikuti kunjungan dan kegiatan Bapak Menko, ini sudah keempat provinsi, Bapak/Ibu. Kesimpulan kami, frontliners, playmaker, dan striker dari swasembada pangan adalah kepala daerah. Itu kata kuncinya, Bapak/Ibu,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Ia menekankan bahwa kunci sukses swasembada pangan berada di tangan kepala daerah. Sebagai Wamendagri, ia menyemangati dan memotivasi kepala daerah untuk aktif terjun ke lapangan. Selain kepala daerah, berbagai stakeholder seperti TNI/Polri juga perlu dirangkul untuk mendukung program tersebut. “Semua turun di situ, dari mulai TNI, Polri, Danlanud, semua itu turun,” ujarnya.
Bima juga memaparkan kondisi irigasi di Desa Bolang, Karawang, Jawa Barat. Ia mengungkapkan masalah irigasi di Desa Bolang, yaitu adanya sedimentasi dan persoalan pemeliharaan. Selain itu, lokasi irigasi di Desa Bolang juga ditumbuhi berbagai gulma yang mengganggu. “Irigasi (Desa Bolang) ini, sumber utamanya hulunya adalah dari Bendungan Jatiluhur. Nah, tetapi ini persoalan menahun, agak lama terkait dengan pemeliharaan. Jadi ada sedimentasi yang luar biasa,” tambah Bima. Ia menegaskan bahwa faktor pemeliharaan menjadi isu utama di Desa Bolang. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perum Jasa Tirta yang mengurus irigasi tersebut merasa kewalahan. Ulu-ulu atau petugas pengairan di Desa Bolang juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar kesejahteraan mereka diperhatikan.
“Dulu (gaji) mereka diatur, ada yang dari desa, ada yang dari kabupaten. Nah, sekarang tidak ada. Kemarin ini mereka semuanya keluhannya itu saja. ‘Percuma Pak, irigasi dibangun, percuma Pak diperbaiki, (kalau) di lapangan itu tidak ada yang bagi, tidak ada yang menyelesaikan konflik warga, tidak ada yang mengurus perawatan’,” ungkapnya. Banyak ulu-ulu yang bekerja setengah hari dengan frekuensi seminggu dua hingga tiga kali. Sayangnya, mereka tidak diberikan anggaran khusus, padahal pekerjaannya cukup berat. “Di sini untung Pak Mendes merespons dengan cepat, Pak (Menko). Tinggal kita koordinasikan ini kira-kira alokasi anggarannya,” pungkas Bima.
