Penanganan Laporan APLE oleh KPPU
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di ekosistem perdagangan digital. Laporan tersebut diterima pada 15 April 2026 dan saat ini memasuki tahap klarifikasi awal.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, menjelaskan bahwa setiap laporan akan melalui proses verifikasi administratif serta penilaian awal atas indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada tahap ini, KPPU memastikan apakah laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke proses berikutnya.
Jika indikasi awal dinilai memadai, perkara akan berlanjut ke tahap penyelidikan. Dalam fase ini, KPPU berwenang mengumpulkan alat bukti, memanggil pihak terkait, serta mendalami struktur dan perilaku pelaku usaha sebelum masuk ke tahap persidangan. Namun demikian, KPPU menegaskan durasi penanganan perkara sangat bergantung pada kompleksitas kasus dan kecukupan alat bukti.
Laporan APLE diajukan melalui kuasa hukum Panji Satria Utama. Sejumlah entitas yang dilaporkan antara lain TikTok Pte. Ltd., TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd., serta layanan TikTok Shop yang terintegrasi dengan Tokopedia. Menurut pelapor, para terlapor diduga menjalankan model bisnis berbasis integrasi vertikal yang mencakup distribusi konten, algoritma, platform e-commerce, sistem pembayaran, hingga logistik. Struktur ini dinilai berpotensi menciptakan penguasaan menyeluruh atas rantai nilai perdagangan digital.
Model integrasi tersebut membuka potensi praktik anti-persaingan seperti predatory pricing, diskriminasi terhadap penyedia jasa logistik, hingga pembatasan akses pasar bagi kompetitor. Selain itu, strategi promosi agresif berupa diskon besar, subsidi ongkos kirim, dan insentif lainnya dinilai berpotensi mengarah pada praktik loss leading untuk mempercepat penguasaan pasar.
Aspek algoritma juga menjadi sorotan. Sistem rekomendasi dinilai berpotensi memprioritaskan produk dalam ekosistem internal sehingga membatasi visibilitas pelaku usaha lain. Dari sisi logistik, pelapor menyoroti indikasi pengalihan transaksi ke penyedia jasa tertentu yang telah terintegrasi dalam platform, sehingga membatasi pilihan konsumen.
Pengaduan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur pemisahan antara media sosial dan perdagangan elektronik. KPPU menegaskan bahwa apabila pelanggaran terbukti, lembaga tersebut dapat menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari denda, perintah penghentian praktik, pembatalan perjanjian, hingga kewajiban perubahan struktur usaha. Dalam kondisi tertentu, sanksi juga dapat mencakup penetapan ganti rugi maupun penghentian kegiatan usaha guna memulihkan persaingan yang sehat.
APLE berharap KPPU melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil langkah korektif, termasuk pemisahan struktural antara media sosial dan e-commerce, netralitas dalam pemilihan jasa logistik, serta pembatasan subsidi yang berpotensi mendistorsi pasar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim persaingan usaha, melindungi pelaku UMKM, serta memastikan keberlanjutan ekosistem perdagangan digital nasional.
