Pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan pengembangan transportasi publik sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Hal ini dilakukan mengingat potensi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan risiko gangguan pasokan yang semakin mengkhawatirkan.
Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Muiz Thohir, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif untuk mendorong peralihan masyarakat ke angkutan massal. Namun, implementasinya tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal negara.
“Insentif tersebut ada yang bisa diberikan secara terbatas karena keterbatasan fiskal. Fiskal kembali pada kemampuan dari BBM maupun dari bisnis,” ujar Muiz kepada media di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Dari sisi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, beberapa stimulus telah digulirkan, salah satunya melalui program Program Pembelian Layanan alias Buy the Service (BTS). Program ini bertujuan untuk mendorong penyediaan angkutan umum di daerah-daerah.
“Kami juga memberikan insentif seperti program BTS, yang merupakan salah satu cara untuk mendorong perkembangan angkutan massal di kota-kota,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan transportasi bagi pelajar guna mendorong peralihan dari penggunaan sepeda motor ke angkutan umum berbasis massal.
“Ada juga beberapa program bantuan ke sekolah, yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka mendorong peralihan dari kendaraan pribadi atau sepeda motor ke kendaraan yang berbasis massal,” tambahnya.
Strategi Pengurangan Konsumsi Energi
Secara kebijakan, penguatan transportasi publik menjadi salah satu strategi utama dalam menekan konsumsi energi sektor transportasi. Dalam paparan Ditjen Perhubungan Darat, pengembangan angkutan umum massal dinilai mampu menurunkan penggunaan energi secara signifikan melalui peralihan moda transportasi.
Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Muiz mengungkapkan bahwa progres proyek angkutan massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) di beberapa kota masih berjalan bertahap dengan berbagai paket pekerjaan.
“Persentase progresnya masih kecil. Ada juga paket pekerjaan jalurnya yang sepanjang 21 kilometer, hanya satu persen yang terealisasi. Ada halte di on-corridor dan juga depo,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah kendala muncul mulai dari persoalan teknis di lapangan hingga dampak sosial, seperti relokasi pedagang kaki lima yang terdampak pembangunan koridor transportasi.
“Kita juga duduk bersama para penyedia yang membangun paket-paket itu dengan pemerintah kawasan kota. Intinya, jika ada permasalahan di lapangan, termasuk ke aparat penegak hukum dan masyarakat setempat,” katanya.
Proyek di Bandung Raya dan Tantangan Ke depan
Untuk proyek di wilayah Bandung Raya, pembangunan juga masih dalam tahap awal. Dari rencana sekitar 250 halte, baru sekitar 30 halte yang terealisasi, dengan target penyelesaian bertahap hingga 2027.
“Prinsipnya kita berjalan saja. Yang off-corridor sudah mulai lebih maju. Yang lain-lain ini juga masih berproses,” ujarnya.
Muiz menegaskan, percepatan proyek transportasi publik harus memperhatikan aspek sosial, termasuk kompensasi bagi masyarakat terdampak. Pemerintah bahkan melibatkan lembaga internasional seperti Bank Dunia untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar.
“Hari ini juga masih diskusi dengan World Bank. Karena World Bank sangat ketat terkait jangan sampai ketika dibangun ada dampak-dampak sosial yang tidak tertangani,” jelasnya.
Masa Depan Transportasi Publik
Ke depan, pemerintah menilai penguatan transportasi publik menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mengurangi beban subsidi BBM, seiring tingginya konsumsi energi di sektor transportasi dan dominasi penggunaan kendaraan pribadi.
