Tantangan Penerapan Work From Home di Berbagai Sektor
Pengusaha di Indonesia menyampaikan pandangan mereka terkait rencana penerapan skema work from home (WFH) untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, kebijakan ini tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh sektor usaha. Banyak sektor riil yang memerlukan kehadiran langsung pekerja di lokasi kerja.
Sektor seperti industri manufaktur, perdagangan, logistik, hingga layanan operasional lapangan dinilai sulit menerapkan pola kerja jarak jauh. Shinta menegaskan bahwa jika wacana ini diterapkan, maka tidak akan bisa diimplementasikan di semua sektor. Ia menyoroti bahwa hanya sebagian sektor yang memiliki fleksibilitas untuk menjalankan WFH, misalnya industri teknologi informasi.
Karena itu, keputusan penerapan WFH sebaiknya diserahkan kepada masing-masing perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan karakteristik usahanya. Apindo juga meminta pemerintah melakukan kajian lebih mendalam serta membuka ruang diskusi dengan dunia usaha apabila kebijakan WFH akan diterapkan, baik bagi aparatur sipil negara maupun pekerja swasta.
Langkah ini dinilai penting agar upaya penghematan BBM tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Di sisi lain, dunia usaha juga mencermati langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi dan pengelolaan harga BBM agar tidak membebani kegiatan ekonomi.
Peran Pemerintah dalam Menghadapi Kenaikan Harga BBM
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji skenario penerapan WFH dan kemungkinan pengurangan hari kerja untuk menekan konsumsi BBM. Arahan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
“Kita bersyukur kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita,” ujar Prabowo.
Wacana tersebut muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz, jalur utama perdagangan minyak dari negara-negara Teluk.
Gangguan tersebut membuat harga minyak dunia melonjak dari sekitar 60 dolar AS per barel menjadi sekitar 115 dolar AS per barel. Data Trading Economics menunjukkan harga minyak mentah WTI saat ini berada di kisaran 96,968 dolar AS per barel.
Dampak Kenaikan Harga Minyak terhadap APBN
Kenaikan harga ini berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat asumsi harga minyak mentah dalam APBN ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah:
- Membuat kebijakan yang tidak mengganggu aktivitas ekonomi
- Memastikan stabilitas pasokan energi
- Mengelola harga BBM agar tidak memberatkan masyarakat
Dengan situasi ini, pemerintah dan pelaku usaha perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif dan adil. Tidak hanya fokus pada penghematan BBM, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
