Kuningan Memperkuat Fondasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Kuningan terus memperkuat fondasi pembangunan daerahnya melalui sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan lokal. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sekda Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Rakor ini menjadi ajang penting untuk menyelaraskan arah kebijakan demi pencapaian target pembangunan nasional.
Rakor tersebut berlangsung selama empat hari dari tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kehadiran Pj Sekda Kuningan dalam acara ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama yang efektif dengan pemerintah pusat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 600.3/7565/SJ dan Radiogram BPSDM Kemendagri Nomor: 800.2.4.1/6619/BPSDM. Fokus utama rakor adalah sinkronisasi program dan kegiatan antara 22 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tahun Anggaran 2026.
Sebanyak 1.104 peserta mengikuti rakor ini, termasuk 514 Sekda dan 514 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hadirnya ribuan pejabat ini menjadi kesempatan untuk merumuskan rencana aksi pembangunan yang efektif dan efisien sekaligus memperkuat kolaborasi antar daerah.
Pj Sekda Kuningan, Wahyu Hidayah, menyebutkan bahwa tujuan rakor kali ini sangat strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat dengan pemda. Hal ini esensial untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sehingga pembangunan di daerah dapat terarah dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan secara umum, termasuk masyarakat Kuningan.
Selain itu, forum nasional tersebut juga menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperdalam pemahaman pemda terhadap prioritas nasional. “Rakor ini sangat strategis untuk memastikan program prioritas nasional dapat diterjemahkan dengan tepat di daerah. Dengan sinergi yang baik antara pusat dan daerah, kita bisa mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya, Senin, 27 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa strategi Kuningan pasca-rakor adalah penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kebijakan nasional, sambil tetap memprioritaskan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Kuningan. Pemkab Kuningan berkomitmen penuh untuk menyelaraskan program daerah tapi dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan dan potensi ekonomi masyarakat setempat.
“Pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang angka. Namun tentang keberpihakan, kolaborasi, dan keberlanjutan. Dengan semangat sinergi dan gotong royong, kita akan berusaha wujudkan Kuningan Melesat (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh),” tuturnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, integritas, dan semangat kolaborasi di kalangan pimpinan birokrasi daerah. Ia menekankan pentingnya setiap pemda menyampaikan usulan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 secara sinkron dengan prioritas kementerian dan lembaga terkait. “Kita perlu memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sinkronisasi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang berdaya saing,” katanya.
