Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Hingga Februari 2026
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp 346,1 triliun atau sekitar 11 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 63,7 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dalam konferensi pers APBN KiTA Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi belanja tersebut mencakup belanja kementerian dan lembaga yang tercatat sebesar Rp 155 triliun atau setara 10,3 persen dari pagu APBN 2026 yang mencapai Rp 1.510,5 triliun.
Beberapa program pemerintah berkontribusi terhadap realisasi belanja ini, seperti program makan bergizi gratis (MBG) serta penyaluran berbagai bantuan sosial. Bantuan sosial yang disalurkan mencakup beberapa program penting, antara lain:
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
- Kartu Sembako
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
Belanja Pegawai dan Tunjangan Hari Raya
Realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp 45,1 triliun atau 12,6 persen dari pagu. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 36,3 triliun.
Peningkatan ini dipengaruhi oleh pengangkatan sekitar 355 ribu aparatur sipil negara baru. Selain itu, percepatan pembayaran tunjangan bagi tenaga pendidik nonpegawai negeri sipil yang statusnya berubah menjadi pegawai negeri sipil juga turut memengaruhi angka realisasi.
Pemerintah telah menyalurkan tunjangan hari raya sebesar Rp 24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp 55 triliun kepada sekitar 6 juta penerima. Penerima tunjangan ini mencakup aparatur sipil negara pusat dan daerah, anggota TNI, Polri, serta para pensiunan.
Realisasi pembayaran pensiun sendiri tercatat sebesar Rp 36,6 triliun untuk sekitar 3,7 juta penerima.
Realisasi Belanja Barang
Realisasi belanja barang sebesar Rp 67,6 triliun atau sekitar 9,6 persen dari APBN. Peningkatan belanja barang terutama didorong oleh pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Dari total realisasi, penyaluran program makan bergizi gratis mencapai Rp 39 triliun. Selain itu, dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp 4,8 triliun, insentif bagi tenaga kesehatan sebesar Rp 2,2 triliun, layanan kesehatan melalui unit pelaksana teknis sebesar Rp 1,7 triliun, serta program stabilisasi pangan sebesar Rp 0,9 triliun.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Realisasi belanja bantuan sosial tercatat mencapai Rp 27 triliun atau sekitar 16,6 persen dari pagu APBN 2026. Peningkatan belanja bantuan sosial dipengaruhi oleh percepatan penyaluran sejumlah program pada awal tahun anggaran 2026.
Beberapa program yang telah dipercepat penyalurannya antara lain percepatan penyaluran Program Indonesia Pintar Kuliah pada semester pertama serta percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan pada kuartal pertama tahun ini.
Sejumlah program bantuan sosial yang telah disalurkan antara lain:
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp 7,7 triliun untuk 96,7 juta peserta
- Program Keluarga Harapan sebesar Rp 7 triliun untuk 9,4 juta keluarga penerima manfaat
- Kartu Sembako sebesar Rp 10 triliun untuk 16,7 juta keluarga penerima manfaat
- Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebesar Rp 2 triliun untuk 175,8 ribu mahasiswa
