Realisasi Kartu Kredit Indonesia di Bali Mengalami Peningkatan
Di Provinsi Bali, realisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) telah mencapai sebesar Rp21,93 miliar sejak program ini diluncurkan pada tahun 2023 lalu. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, yang menjelaskan bahwa penggunaan KKI mulai meningkat secara signifikan pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp18,12 miliar. Sementara itu, pada tahun 2024 hanya tercatat sebesar Rp3,9 miliar dan di tahun 2023 hanya sebesar Rp210 juta.
Penggunaan KKI melalui QRIS mencapai sebesar Rp17,92 miliar, sedangkan KKI fisik hanya sebesar Rp293,131 juta. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan KKI dalam transaksi atau belanja pemerintah daerah masih relatif rendah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih masif untuk mendorong penggunaannya, khususnya dengan memanfaatkan KKI online dalam pengadaan lewat e-katalog.
Bank Indonesia juga mencatat bahwa pada tahun 2025, penggunaan metode digital dan non-digital untuk penerimaan pajak dan retribusi telah mencapai 53,35%, yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Menurut Erwin, masih ada ruang untuk peningkatan penerimaan retribusi dan pajak dengan menggunakan kanal digital dan QRIS. Data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dan retribusi melalui kanal digital menunjukkan tren peningkatan. Proporsi penerimaan melalui kanal digital juga terus meningkat hingga mencapai 46,82% pada tahun 2025.
Bank Indonesia terus mendorong transaksi pemerintah daerah melalui digitalisasi di sisi penerimaan dan pengeluaran guna meningkatkan efisiensi transaksi daerah. “Transaksi yang semakin cepat, transparan, dan nontunai meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, serta meminimalkan kebocoran penerimaan Pemda,” ujar Erwin.
Program Digitalisasi yang Diluncurkan
Pemerintah Provinsi Bali dan Bank Indonesia bersama-sama meluncurkan sejumlah program untuk percepatan digitalisasi. Beberapa di antaranya adalah pengembangan layanan digital terintegrasi melalui Samsat Kerti Digital dan penguatan konektivitas lewat Menara Turyapada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemerataan akses sinyal.
Di Kabupaten Bangli, Pemerintah Kabupaten dan Bank Indonesia meningkatkan akurasi dan kepatuhan pajak daerah dengan sistem Perekam Data Transaksi (Pedati), yaitu sistem perekaman transaksi usaha secara real time.
Pentingnya Digitalisasi dalam Pemerintahan Daerah
Digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Dengan adanya sistem digital seperti QRIS dan e-katalog, proses pembayaran pajak dan retribusi menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, digitalisasi juga berkontribusi dalam mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan yang lebih optimal.
Selain itu, digitalisasi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, karena transaksi nontunai membuat pengelolaan keuangan lebih aman dan terdokumentasi. Masyarakat juga lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi, karena prosesnya menjadi lebih sederhana dan tidak memerlukan interaksi langsung yang rumit.
Dengan adanya inisiatif-inisiatif seperti Samsat Kerti Digital dan Pedati, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan pajak dan retribusi. Selain itu, digitalisasi juga akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah, karena data yang diperoleh lebih akurat dan real time.
Tantangan dan Peluang di Masa Depan
Meskipun penggunaan KKI dan digitalisasi telah menunjukkan peningkatan, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan digital dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi kepada masyarakat agar lebih percaya diri dalam menggunakan sistem digital.
Selain itu, infrastruktur teknologi juga perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Dengan adanya Menara Turyapada, diharapkan dapat memperluas cakupan jaringan dan meningkatkan akses ke layanan digital di seluruh wilayah Bali.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan masyarakat, diharapkan digitalisasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian dan pemerintahan daerah.
