Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu menyampaikan usulan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut JK, kenaikan tersebut bisa membantu menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, usulan ini mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyampaikan penyesalan terhadap pernyataan JK yang mengusulkan kenaikan harga BBM. Ia menilai usulan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah saat ini dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
“Kami menyayangkan, kok ada mantan wakil presiden yang justru mengusulkan kenaikan harga BBM. Padahal pemerintah saat ini sedang berusaha keras agar tidak menyusahkan rakyat dengan tidak menaikkan harga BBM,” ujar Hekal dalam pernyataannya, Jumat (10/4/2026).
Hekal menilai bahwa langkah pemerintah dalam menahan harga BBM bersubsidi layak diapresiasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada perhitungan fiskal yang matang dan kehati-hatian dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Langkah ini harus diapresiasi karena menunjukkan pemerintah mampu mengambil kebijakan yang cerdas tanpa membebani masyarakat. Apalagi arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi tentu sudah melalui perhitungan yang cermat dan memperhatikan ruang fiskal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga penting untuk menahan laju inflasi, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Hekal mengakui bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga minyak dunia, yang berdampak pada banyak negara.
Sejumlah negara bahkan memilih untuk menaikkan harga BBM domestik guna mengurangi beban fiskal. Namun, Indonesia memilih jalur berbeda dengan tetap menahan harga BBM untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional.
“Kita harus memahami, bahwa perang di Timur Tengah membuat banyak negara akhirnya menaikkan harga BBM. Tapi Indonesia memilih jalan yang berpihak pada rakyat, yaitu menahan harga agar daya beli tetap terjaga,” ujarnya.
Hekal menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo jelas, yakni tidak ingin membebani masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang penuh tekanan. Ia menekankan bahwa di saat seperti ini, negara harus hadir melindungi masyarakat, bukan sebaliknya.
“Presiden berkomitmen tidak ingin membebankan rakyat. Justru di saat seperti ini, negara harus hadir melindungi masyarakat, bukan sebaliknya,” tutupnya.
