Proyeksi Inflasi Tahun 2026 dan Dampak Kebijakan Harga BBM
Arah inflasi pada tahun 2026 dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kebijakan harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, pemerintah sedang mengambil langkah-langkah untuk menghemat penggunaan BBM sebagai respons terhadap konflik di wilayah Timur Tengah yang menyebabkan gangguan dalam rantai pasok dan kenaikan harga. Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah memilih untuk menjaga harga BBM baik yang bersubsidi maupun non-subsidi.
Faisal Rachman, Head of Macroeconomic and Financial Market Research PIER Permata Bank, memperkirakan bahwa dengan kebijakan tersebut, inflasi akhir tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 2,72%. Meskipun angka ini masih dalam batas target Bank Indonesia (BI) yaitu 2,5% plus minus 1%, namun lebih tinggi dari asumsi APBN 2026 sebesar 2,5%.
Namun, menurut Faisal, ada risiko yang tetap menghantui. Jika kondisi global memburuk, pemerintah mungkin akan melakukan penyesuaian harga BBM, yang dapat memberikan tekanan inflasi. Ia menilai bahwa kenaikan suku bunga oleh BI akan menjadi langkah yang masuk akal dan dapat dibenarkan.
Tekanan Inflasi Sebelum Konflik Timur Tengah
Sebelum konflik di Timur Tengah terjadi, tekanan inflasi di Indonesia sudah diperkirakan akan meningkat. Hal ini didorong oleh kebijakan fiskal ekspansif dan pelonggaran kebijakan makroprudensial yang dapat meningkatkan jumlah uang beredar. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berpotensi meningkatkan permintaan pangan, yang bisa memicu inflasi jika tidak disertai dengan peningkatan ketahanan pangan yang cukup.
Faisal menambahkan bahwa kesenjangan output negatif Indonesia dapat membantu menahan tekanan inflasi. Indikator ini menunjukkan permintaan agregat yang relatif moderat, sehingga risiko inflasi tarik-tarik permintaan lebih rendah.
Tekanan Eksternal dan Stabilitas Rupiah
Tekanan inflasi eksternal terus meningkat, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Situasi ini dapat membebani stabilitas rupiah dan berkontribusi pada inflasi impor. Peningkatan risiko geopolitik dapat mendorong harga minyak global naik, yang pada gilirannya meningkatkan pengeluaran subsidi pemerintah.
Dalam skenario ini, Faisal memperkirakan bahwa apabila harga minyak mentah Brent rata-rata US$ 80 – 100 per barel dan Rupiah rata-rata Rp 17.000 per dollar AS, pemerintah kemungkinan akan menyesuaikan harga BBM. Penyesuaian ini dimulai dari BBM non-subsidi, lalu dilanjutkan ke BBM bersubsidi, untuk mengurangi tekanan fiskal.
Dampak Penyesuaian Harga BBM pada Inflasi
Penyesuaian harga BBM ini diperkirakan dapat meningkatkan inflasi sekitar 1,42 – 3,06 poin persentase (ppt), yang terdiri dari dampak putaran pertama sebesar 0,79 – 2,03 ppt dan dampak putaran kedua sebesar 0,63 – 1,03 ppt. Dalam skenario ini, inflasi akhir tahun 2026 dapat melebihi batas atas target BI sebesar 3,5%, yang secara efektif menghilangkan ruang untuk pelonggaran kebijakan dan berpotensi mendorong sikap yang lebih hawkish.
Per 31 Maret 2026, harga Brent rata-rata US$ 78,38 per barel, sementara Rupiah rata-rata Rp 16.848 per dollar AS. Dengan kondisi tersebut, Faisal menilai ruang untuk penurunan suku bunga BI sangat minim. Kemungkinan besar, BI akan mempertahankan suku bunga kebijakannya pada tingkat saat ini sebesar 4,75% selama jangka waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya untuk menjaga stabilitas.
