Putusan KPPU terhadap Fintech P2P Lending dan Dampaknya pada Industri
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengambil keputusan terkait 97 pelaku usaha fintech peer to peer (P2P) lending yang dianggap melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keputusan ini diambil dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025, yang menyebutkan bahwa para pelaku usaha tersebut melanggar aturan terkait penetapan harga atau suku bunga. Sebagai konsekuensinya, para penyelenggara dikenakan sanksi denda dengan total mencapai Rp 755 miliar.
Pandangan dari Ahli Ekonomi Digital
Menanggapi putusan tersebut, Nailul Huda, pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa industri fintech lending seharusnya dapat melakukan banding ke pengadilan niaga. Ia berpendapat bahwa langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan lender terhadap sektor ini.
“Jika mereka menang dalam banding, kepercayaan lender akan meningkat, meskipun mungkin ada pembatasan. Namun, minimal hal ini menunjukkan bahwa platform tidak bersalah. Selain itu, platform perlu membuktikan kepada lender bahwa mereka mematuhi aturan yang berlaku,” ujar Nailul.
Potensi Pengaruh pada Kepercayaan Lender
Nailul menilai bahwa putusan KPPU bisa berdampak pada kepercayaan lender terhadap industri fintech lending. Menurutnya, lender sebagai pemilik dana akan lebih hati-hati dalam menilai kredibilitas fintech lending. Hal ini bisa berdampak pada penyaluran pembiayaan di sektor ini, meskipun permintaan pembiayaan masih cukup tinggi.
“Jika kepercayaan menurun, maka penyaluran dana akan terhambat. Padahal, permintaan pembiayaan di sektor ini masih tinggi,” tambahnya.
Perbankan dan Lender Institusi yang Lebih Berhati-Hati
Nailul juga menyebutkan bahwa lender lokal, terutama dari kalangan perbankan, cenderung lebih waspada dalam menyalurkan dana ke sektor fintech lending. Hal ini disebabkan oleh stigma hukum yang melekat pada sektor ini.
“Mereka pasti akan menghindari menyimpan investasi di lembaga yang bermasalah. Jadi, selain soal denda, yang lebih sulit adalah mengembalikan kepercayaan lender,” jelasnya.
Tanggapan Borrower terhadap Putusan KPPU
Sebaliknya, Nailul beranggapan bahwa borrower atau peminjam di fintech lending tidak begitu terpengaruh oleh putusan KPPU. Mereka lebih fokus pada apakah platform masih bisa memberikan pembiayaan atau tidak, alih-alih memperhatikan putusan KPPU.
Ini menunjukkan bahwa pihak peminjam lebih mengutamakan akses ke dana daripada proses hukum yang terjadi.
Kesimpulan
Putusan KPPU terhadap 97 pelaku usaha fintech P2P lending telah menjadi isu penting dalam industri ini. Meskipun denda besar diberikan, dampak jangka panjangnya akan bergantung pada bagaimana pihak-pihak terkait merespons keputusan tersebut. Dengan adanya potensi pengurangan kepercayaan lender, diperlukan upaya konsisten untuk menjaga kredibilitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
