Krisis Energi di Filipina
BANDA ACEH — Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional di tengah lonjukan harga minyak global akibat perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Situasi ini berdampak luas terhadap pasokan dan kehidupan masyarakat.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan kebijakan tersebut melalui Executive Order No. 110. Keputusan ini diambil karena adanya ancaman serius terhadap stabilitas pasokan energi domestik. Meskipun sebelumnya pemerintah menyebut kondisi yang terjadi hanya sebagai gangguan harga, bukan krisis minyak.
Menurut laporan media nasional Filipina ABS-CBN, Marcos menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah menimbulkan bahaya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara mereka. “Sekretaris Energi telah menetapkan bahwa kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap pasokan energi yang sangat rendah dan memerlukan langkah-langkah mendesak untuk memastikan stabilitas dan kecukupan pasokan energi negara,” dikutip pada Senin (30/3/2026).
Status darurat energi ini akan berlaku selama satu tahun dan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat, termasuk mempercepat pengadaan energi dan mengendalikan distribusi. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa deklarasi darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi, guna mengatasi risiko gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik.
Filipina juga memberikan kewenangan kepada Departemen Energi untuk mengambil langkah mitigasi, termasuk pengelolaan konsumsi energi, penyesuaian beban listrik, serta penerapan kebijakan penghematan energi. Selain itu, perusahaan energi milik negara diperbolehkan melakukan pembayaran di muka di atas 15% kontrak guna mempercepat pengadaan pasokan energi.
Di sektor transportasi, pemerintah menginstruksikan perluasan program transportasi gratis, penambahan jam operasional kereta, serta penyediaan jalur prioritas guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Pemerintah juga meluncurkan program UPLIFT untuk memastikan stabilitas pasokan energi, kelangsungan layanan publik, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Langkah ini diambil setelah Iran menutup sebagian Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. BBC mencatat bahwa penutupan tersebut terjadi sebagai respons terhadap serangan udara oleh AS dan Israel, yang kemudian memicu lonjakan harga energi global.
Menteri Pertahanan Filipina Gilbert Teodoro menegaskan pentingnya membuka kembali jalur tersebut. “Sangat penting bagi kami bahwa Selat Hormuz segera dibuka dan dijaga keamanannya, tidak hanya bagi pelaut, tetapi juga bagi konsumen Filipina, terutama masyarakat miskin yang harus membayar harga listrik dan bahan bakar yang sangat tinggi.”
Dampak langsung dari krisis energi ini mulai dirasakan masyarakat luas. BBC melaporkan bahwa ratusan pekerja transportasi di Manila melakukan aksi mogok akibat lonjakan harga bahan bakar yang tajam. Harga diesel dan bensin bahkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak perang Iran pecah pada 28 Februari.
Seorang sopir berusia 62 tahun mengatakan kepada BBC bahwa kondisi semakin sulit. “Saya tidak punya makanan untuk menghidupi lima anak saya dan tidak menerima bantuan tunai dari pemerintah,” ujarnya. Keluhan serupa juga disampaikan sopir lainnya. “Rasanya seperti kami dicekik. Ini sangat sulit. Kami tidak tahu dari mana mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga,” kata Ronnie Rillosa, seorang sopir jeepney berusia 58 tahun kepada BBC.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan tidak meratanya bantuan pemerintah. Seorang pengemudi mengatakan “Saya sudah antre lebih dari lima jam untuk bantuan tunai, tetapi nama saya tidak ada. Tidak ada bantuan, tidak ada penghasilan, tidak ada makanan untuk keluarga.”
Meski pemerintah telah memberikan subsidi, serta menerapkan kebijakan kerja empat hari untuk menghemat energi, tekanan ekonomi tetap dirasakan luas. Deklarasi darurat energi Filipina ini memperlihatkan bahwa dampak konflik global tidak hanya terbatas pada geopolitik, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang menghadapi lonjakan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi.
