Jepang akan melepas cadangan minyak negara mulai hari Kamis di tengah kekhawatiran pasokan akibat perang AS-Israel terhadap Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi pada Selasa (24/3) dalam pertemuan kabinet yang membahas dampak eskalasi di Timur Tengah terhadap perekonomian Jepang.
Kebijakan tersebut diambil setelah pelepasan cadangan minyak dari sektor swasta dimulai pekan lalu. Takaichi mengungkapkan bahwa cadangan minyak milik negara-negara Timur Tengah yang disimpan di Jepang juga akan mulai digunakan pada akhir bulan ini. Ia menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut sangat penting bagi Jepang dan komunitas internasional.
Tokyo akan terus melakukan semua upaya diplomatik yang diperlukan dalam koordinasi erat dengan negara-negara terkait. Dalam pertemuan di Washington pekan lalu, Takaichi dan Presiden AS Donald Trump menegaskan pentingnya menjaga pasokan energi yang stabil. Hal ini dilakukan dengan memastikan keamanan navigasi di Selat Hormuz, jalur utama transportasi minyak global.
Menjelang pengumuman bersama Badan Energi Internasional, Takaichi pada 11 Maret menyatakan bahwa Jepang akan mulai melepas cadangan minyak sektor swasta setara 15 hari mulai 16 Maret. Langkah tersebut akan diikuti oleh pelepasan cadangan minyak negara setara satu bulan.
Di sisi lain, pemerintah Korea Selatan akan memperketat rotasi kendaraan pada hari kerja di sektor publik untuk mengantisipasi gangguan pasokan minyak akibat ketegangan di Timur Tengah. Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korsel menyatakan kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Rabu dengan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan sektor publik.
Sistem pembatasan berbasis digit terakhir pelat nomor kendaraan dibagi menjadi lima kelompok. Setiap kelompok dilarang beroperasi pada hari kerja tertentu. Meski sistem ini telah diterapkan sebelumnya, sekarang diberlakukan lebih ketat. Kendaraan listrik dan hidrogen dikecualikan dari pembatasan tersebut.
Kementerian akan mendistribusikan pedoman implementasi kepada sektor publik serta mendorong penerapan sanksi bagi lembaga yang tidak mematuhi aturan. Pemerintah Korsel juga menyarankan sektor swasta untuk secara sukarela mengikuti program tersebut.
Jika peringatan krisis sumber daya nasional Level 3 diberlakukan, pemerintah akan mempertimbangkan menjadikannya wajib bagi sektor swasta. Menurut kementerian, kebijakan ini diambil setelah pemerintah menaikkan status kewaspadaan menjadi Level 2 dalam sistem empat tingkat pekan lalu.
Selain itu, pemerintah meminta 50 perusahaan dengan konsumsi minyak terbesar untuk menyusun rencana penghematan energi. Insentif akan diberikan kepada perusahaan yang berhasil menurunkan konsumsi energi. Lembaga publik dan perusahaan besar diminta menyesuaikan jam kerja untuk mengurangi beban lalu lintas dan konsumsi energi.
Pemerintah juga akan melonggarkan pembatasan pembangkit listrik tenaga batu bara saat tingkat debu halus rendah. Selain itu, Korsel mendorong pengoperasian kembali lima reaktor nuklir yang sedang dalam perawatan. Langkah ini bertujuan mengurangi konsumsi gas alam cair yang terdampak perang di Timur Tengah.
