Protes Masyarakat Mengubah Kebijakan Pajak Kendaraan di Jawa Tengah
Pemprov Jawa Tengah akhirnya mengambil kebijakan relaksasi terkait opsen PKB setelah mendapat banyak protes dari masyarakat. Diskon sebesar 5 persen diberikan sebagai respons atas keluhan yang muncul di media sosial.
Penyebab Protes dan Langkah Pemerintah
Beberapa waktu lalu, opsen PKB di Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini memicu gelombang protes dari masyarakat yang merasa beban pajak semakin berat. Gubernur Jawa Tengah meminta agar pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
Sekda Jateng, Sumarno, menyatakan bahwa diskon 5 persen ini diberikan untuk meredakan kekecewaan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa besaran opsen PKB tidak mengalami perubahan, tetapi hanya ada relaksasi dalam bentuk diskon.
“Kami akan segera memberikan informasi lebih lanjut mengenai penerapan diskon ini,” ujar Sumarno.
Perbedaan dengan Program Pemutihan Sebelumnya
Meski diskon 5 persen diberikan, kebijakan ini jauh lebih kecil dibandingkan program pemutihan yang dilakukan pada Januari-Maret 2025. Saat itu, diskon mencapai 13,94 persen untuk opsen PKB dan 24,70 persen untuk BBNKB.
Sumarno menjelaskan bahwa kebijakan bonus pajak atau pemutihan ini masih dalam proses pengkajian. Pihaknya mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi sosial ekonomi.
“Pemprov Jateng harus mengkaji dari sisi postur APBD terkait dengan keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah,” tambahnya.
Penjelasan dari Kepala Bapenda
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Muhammad Masrofi, mengungkapkan bahwa gejolak di masyarakat terkait kenaikan pajak opsen karena tahun ini tidak ada diskon pemutihan seperti tahun lalu.
Menurutnya, tahun ini tidak ada diskon, sehingga masyarakat merasa pajak naik. Padahal, kenaikan tersebut sudah terjadi sejak 2025.
“Nah, karena aspirasi dari masyarakat, Gubernur hendak memberikan diskon 5 persen,” ujarnya.
Masrofi juga menyampaikan bahwa diskon ini akan dipertimbangkan dari segi kekuatan anggaran Pemprov Jateng hingga akhir 2026.
“Tahun depan, kami masih melihat potensi dan kemampuan fiskal dari APBD Jateng,” terangnya.
Dampak pada Masyarakat
Meskipun diskon 5 persen diberikan, masyarakat masih merasa bahwa beban pajak kendaraan semakin berat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan yang lebih pro rakyat.
Selain itu, pihak Bapenda juga mengakui bahwa kurangnya sosialisasi tentang adanya pungutan tambahan opsen PKB dan BBNKB menjadi salah satu penyebab ketidakpuasan masyarakat.
Tantangan dan Harapan
Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit, pemerintah daerah harus bisa menyeimbangkan antara pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Diskon 5 persen ini diharapkan bisa menjadi awal dari kebijakan yang lebih ramah terhadap rakyat.
Namun, masyarakat tetap menanti kebijakan yang lebih besar dan berkelanjutan untuk mengurangi beban pajak kendaraan mereka.
