Peran Spektrum Frekuensi dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
Spektrum frekuensi memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur digital dan perekonomian suatu negara. Namun, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan dalam seleksi spektrum frekuensi. Faktor-faktor sosial dan ekonomi jangka panjang harus dipertimbangkan agar pemanfaatan sumber daya terbatas ini dapat memberikan dampak yang lebih luas.
Pemanfaatan spektrum frekuensi sebaiknya lebih mengutamakan dampak pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi nasional ketimbang hanya fokus pada pendapatan jangka pendek. Direktur Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Setia Pria Husada, menjelaskan bahwa kontribusi spektrum terhadap total PNBP negara relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor minyak dan gas (migas). Namun, dampak sosial dan ekonomi dari konektivitas digital sangat besar.
“Pemanfaatannya itu harus benar-benar optimal. Bukan di aspek PNBP, tapi dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Jadi multiplier effect-nya sangat besar,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum.
Setia menyarankan agar pemerintah melakukan kajian berbasis price and benefit. Kajian ini diharapkan tidak hanya melihat harga sebagai biaya, melainkan juga menghitung manfaat ekonomi makro yang bisa dihasilkan jika operator dapat menggelar jaringan dengan beban regulasi yang wajar.
Pendekatan Seleksi Spektrum yang Lebih Inovatif
Menanggapi hal tersebut, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital (Komdigi) Denny Setiawan mengakui bahwa pihaknya sedang mencari terobosan metode seleksi yang aman. Dia menegaskan bahwa spektrum bukan sekadar aset, melainkan mesin ekonomi.
Denny menjelaskan bahwa regulasi saat ini memungkinkan berbagai metode, mulai dari beauty contest, lelang harga tertinggi, hingga metode gabungan. Namun, dia menyadari risiko lelang harga yang dapat memicu perang harga dan merugikan keberlangsungan industri.
“Kalau beauty contest ngeri-ngeri sedap, potensi dispute tinggi. Kalau lelang harga paling tinggi, ini berdasarkan mekanisme pasar, cuma kalau tidak hati-hati akan terjadi perang harga,” ujar Denny di acara yang sama.
Transparansi dalam Proses Seleksi Spektrum
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan bahwa skema lelang harga dapat dilakukan. Namun, mekanismenya perlu dibuka secara lebih transparan.
Dia berharap agar Komdigi dan melibatkan operator seluler dalam penyusunan seleksi frekuensi sehingga seleksi dapat berjalan lebih adil, bukan adu kuat finansial. Dia menilai mekanisme lelang di masa lalu cenderung memenangkan operator bermodal besar, sehingga menciptakan dominasi penguasaan spektrum yang tidak seimbang.
“Jangan sampai seleksi ini dimaknai sebagai ajang adu kuat, adu cantik, atau wahana yang mengakibatkan lahirnya dominasi atas spektrum oleh operator yang kuat,” tegas Merza.
Mempertimbangkan Dampak Sosial dan Ekonomi
Dalam proses seleksi spektrum frekuensi, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Meskipun PNBP merupakan indikator penting, faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, ketersediaan layanan digital, dan akses masyarakat terhadap teknologi juga harus diperhitungkan.
Pemerintah dan regulator perlu menciptakan sistem seleksi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini akan membantu menghindari dominasi pasar oleh operator besar dan memastikan bahwa spektrum digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan pendekatan yang lebih holistik, spektrum frekuensi dapat menjadi salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
