Peran Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia
Pada Senin (26/1) sore, Komisi XI DPR RI menetapkan Thomas AM Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Juda Agung. Proses ini dilakukan setelah menyisihkan kandidat lain seperti Diki Kartikoyono dan Solikin M. Juhro. Thomas akan mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Juda Agung, yang kini menjadi Wakil Menteri Keuangan RI.
Perpindahan ini membuat publik menyebutnya sebagai “tukar guling kursi” antara Lapangan Banteng—kantor Kementerian Keuangan—dan Jalan Thamrin, Gedung Bank Indonesia. Meskipun proses penunjukan Thomas terbilang cepat, tidak sampai sebulan, biasanya proses pencalonan Dewan Gubernur BI membutuhkan waktu hingga beberapa bulan.
Pekan lalu, pada Senin (19/1), nama Thomas sudah muncul di Senayan. Kurang dari seminggu setelah Juda Agung mengundurkan diri dari posisi Deputi Gubernur BI pada Selasa (13/1). Spekulasi tentang “proses kilat” dalam pemilihan Thomas tidak bisa dihindari. Apalagi, pasar merespons dengan pelemahan nilai tukar rupiah, bahkan sempat menyentuh titik terendah sepanjang sejarah pada pekan lalu.
Sentimen pasar muncul karena adanya hubungan darah antara Presiden Prabowo Subianto dengan Thomas. Thomas adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto, sedangkan Soedradjad pernah menjadi mantan Gubernur BI pada era Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurut informasi, Gubernur BI Perry Warjiyo saat ini merupakan staf Soedradjad ketika ia menjabat di BI-1.
Sejarah Keluarga Djiwandono
Soedradjad Djiwandono masuk pemerintahan Soeharto pada 1988. Pada usia 50 tahun, dia dipercaya menjadi menteri di Kabinet Pembangunan V. Kemudian pada 1993, Soedradjad ditunjuk menjadi Gubernur BI pada Kabinet Pembangunan VI. Sebelum jatuhnya Orde Baru pada 1998, kinerja ekonomi RI cukup solid. Soedradjad terbilang tegas, bahkan menolak keinginan Soeharto untuk menerapkan Currency Board System, sebuah kebijakan moneter ekstrem dengan mematok nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang lebih kuat.
Dia juga menutup puluhan bank bermasalah pada krisis moneter hampir tiga dekade lalu, meskipun entitas itu milik orang dekat Soeharto. Akibatnya, Soedradjad diberhentikan dari kursi Gubernur BI pada 1998. Berkat jasanya pada pengujung Orde Baru, Soedradjad diberi penghargaan Wirakarya Adhitama oleh FEB-UI pada 12 Oktober 2024, delapan hari sebelum pelantikan Prabowo Subianto menjadi presiden ke-8 RI.
Penghargaan Wirakarya Adhitama hanya diberikan kepada alumni atau pengajar UI yang berkontribusi besar pada bangsa dan negara. Hingga saat ini baru diberikan kepada enam orang, seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Subroto, Emil Salim, J.B. Sumarlin, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
Beban Berat Thomas Djiwandono
Beban Thomas ke depan tidak mudah. Ada dua sudut pandang di publik dengan terpilihnya Thomas. Pertama, memudahkan koordinasi antara fiskal dan moneter mengingat posisinya di BI akan memudahkan sinergi kebijakan dengan program yang digagas pemerintah. Kedua, akan memunculkan stigma intervensi bank sentral. Dampaknya, cawe-cawe BI terhadap program atau kebijakan yang bukan tupoksinya makin besar, sehingga menggoyahkan independensi bank sentral.
Dalam tulisannya, Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga Bagong Suyanto menyampaikan bahwa siapa pun deputi gubernur BI yang terpilih semestinya independen dan tidak rawan diintervensi pemerintah dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas moneter dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Strategi GERAK yang Diusung Thomas
Thomas Djiwandono angkat suara mengenai kegamangan publik. Dia menegaskan bahwa konsep yang dibawa ke Gedung Thamrin akan memastikan bahwa BI tetap independen. Dia menyampaikan lima konsep strategi yang diusungnya, yakni bernama GERAK:
- Governance kebijakan yang kuat dan kredibel
- Efektivitas kebijakan
- Resiliensi sistem keuangan
- Akselerasi sinergi fiskal, moneter dan sektor keuangan
- Keberlanjutan transformasi keuangan
“Saya merasa lima hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adaptif dan agile, lincah lah,” terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Purbaya Menjawab Kekhawatiran Intervensi BI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Thomas Djiwandono yang terpilih menjadi deputi gubernur BI. Purbaya berharap Thomas nantinya dapat membawa perspektif fiskal yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan moneter, tanpa mengganggu independensi bank sentral.
Menurut Purbaya, wawasan makroekonomi yang lebih luas, khususnya dari sisi pengelolaan keuangan negara, diperlukan agar diskusi kebijakan di bank sentral menjadi lebih komprehensif. “Bukan berarti fiskal menguasai moneter. Tidak, kan beda. Setelah di sana [BI], ya dia di sana. Saya kan tidak bisa mengendalikan dia,” tegasnya.
Penilaian Pengamat Politik
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai kekhawatiran soal kehadiran Thomas di Gedung Thamrin bakal menganggu independensi BI berlebihan. Menurutnya, independensi BI dijaga oleh sistem, undang-undang, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif di dewan gubernur.
“Independensi BI tidak ditentukan oleh latar belakang individu, tapi oleh sistem kelembagaan. Jadi tidak tepat kalau independensi BI dipersoalkan hanya karena asal-usul personal,” katanya. Dia menilai perdebatan publik seharusnya diarahkan pada kontribusi dan kinerja Thomas Djiwandono ke depan, bukan pada asal institusinya.
Yang jelas beban Thomas tidak mudah, dia harus menjaga marwah nama Djiwandono yang terkenal berintegritas menentang ketidakseimbangan kebijakan dari kekuasaan.
