Aksi Buruh KSPI untuk Menolak Penetapan Upah Minimum 2026
Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara atau Gedung DPR RI pada besok, Senin (29/12/2025). Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 khususnya di DKI Jakarta, serta kebijakan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Barat. Aksi juga akan digelar pada keesokan harinya.
“Pada 29 Desember, aksi diperkirakan diikuti sekitar 1.000 buruh dengan titik kumpul di Patung Kuda pukul 10.00 WIB,” kata Said dalam konferensi pers secara daring. Lebih lanjut, dia mengeklaim bahwa aksi hari berikutnya pada Selasa (30/12/2025) akan diikuti minimal 10.000 buruh, disertai konvoi dari berbagai wilayah Jawa Barat menuju Jakarta.
KSPI membawa tuntutan agar UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 dapat direvisi, karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Menurutnya, perhitungan KHL pekerja DKI Jakarta dari Badan Pusat Statistik adalah sebesar Rp5,89 juta. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp160.000 dari besaran UMP yang telah diteken.
Said juga menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberlakukan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) yang lebih tinggi 2% hingga 5% dari KHL. Hal ini disebutnya harus mengacu pada karakter sektor industri di Ibu Kota.
Kritik Terhadap Penetapan UMK di Jawa Barat
Sementara itu, pihaknya menyoroti penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dianggap mengubah atau menghilangkan rekomendasi sejumlah bupati/wali kota. “Alasan potensi PHK yang digunakan tidak berdasar, karena pada tahun sebelumnya setelah adanya intervensi pemerintah pusat, tidak terjadi PHK sebagaimana yang dikhawatirkan,” ujar Said.
Tak hanya unjuk rasa, dia menyebut bahwa buruh juga akan menggugat penetapan upah minimum di kedua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan di provinsi lainnya pun tengah dikaji KSPI.
Perkembangan Penetapan UMP 2026
Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tenggat pengumuman UMP 2026 pada 24 Desember. Hingga Minggu (28/12/2025), sebanyak 36 provinsi telah memberikan pengumuman resmi, selain Aceh dan Papua Pegunungan.
DKI Jakarta mencatatkan nominal UMP 2026 paling tinggi, yaitu sebesar Rp5.729.876. Besaran itu naik Rp333.115 atau 6,17% dari upah minimum tahun sebelumnya. Di sisi lain, Jawa Barat menjadi provinsi dengan besaran UMP terendah, yakni Rp2.317.601. Nominal tersebut naik 5,77% atau Rp126.369 dibandingkan UMP 2025.
Tuntutan KSPI dan Perspektif Buruh
Dalam aksi yang akan dilakukan, KSPI menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah sekadar penolakan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi merupakan bentuk perjuangan untuk memastikan hak buruh tetap terpenuhi. Mereka menilai bahwa upah minimum yang ditetapkan saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar para pekerja, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Selain itu, KSPI juga mengingatkan bahwa kebijakan upah minimum yang tidak sesuai dengan realitas ekonomi bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan buruh dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menentukan besaran upah minimum.
Harapan Masa Depan
Aksi yang akan dilakukan oleh KSPI diharapkan mampu menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan upah minimum yang berlaku. Dengan partisipasi aktif dari buruh dan serikat pekerja, diharapkan tercipta kesepahaman antara pihak pengusaha dan pekerja, sehingga upah minimum dapat menjadi alat yang adil dan proporsional.
Selain itu, KSPI juga berharap agar proses evaluasi upah minimum dilakukan secara berkala dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk buruh, pengusaha, dan lembaga independen. Dengan demikian, upah minimum tidak hanya menjadi angka, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan nyata terhadap kesejahteraan pekerja.
