Pertemuan Kunci antara Zelensky dan Trump di Florida
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan bertemu dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Florida pada hari Minggu (28/12/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk mematangkan rencana mengakhiri konflik yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Dalam pertemuan tersebut, mereka akan membahas draf proposal perdamaian yang terdiri dari 20 poin yang diajukan oleh Zelensky kepada Trump.
Draf tersebut telah disusun dalam beberapa pekan terakhir dan awalnya berisi 28 poin. Namun, sebagian besar posisi kedua pihak telah didekatkan secara signifikan. Meskipun demikian, masih ada dua isu krusial yang belum mencapai kesepakatan, yaitu pengendalian wilayah dan status Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia. Zelensky menyebut kedua isu tersebut akan menjadi fokus pembahasan utama dalam pertemuan dengan Trump.
Poin-Poin Utama Proposal Perdamaian
Berikut adalah butir-butir draf proposal yang dipaparkan oleh Zelensky:
- Kedaulatan Ukraina ditegaskan kembali sebagai prinsip dasar.
- Perjanjian non-agresi penuh antara Rusia dan Ukraina akan ditetapkan, disertai mekanisme pemantauan berkelanjutan melalui sistem pemantauan nirawak berbasis satelit untuk deteksi dini pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
- Jaminan keamanan yang kuat dan menyeluruh akan diberikan kepada Ukraina.
- Kekuatan angkatan bersenjata Ukraina akan tetap pada tingkat saat ini, sekitar 800.000 personel, berbeda dengan draf awal AS yang mengusulkan pengurangan.
- Amerika Serikat, NATO, dan negara-negara Eropa akan memberikan jaminan keamanan yang mencerminkan Pasal 5 Piagam NATO tentang pertahanan kolektif.
- Rusia akan memformalkan kebijakan non-agresi terhadap Eropa dan Ukraina dalam seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen ratifikasi yang diperlukan, termasuk persetujuan mayoritas besar di Duma Negara.
- Ukraina akan menjadi anggota Uni Eropa pada tanggal yang ditentukan, serta memperoleh akses preferensial jangka pendek ke pasar Eropa.
- Paket pembangunan global yang kuat akan diberikan kepada Ukraina, yang akan dirumuskan dalam perjanjian terpisah terkait investasi dan kemakmuran jangka panjang.
- Dana pemulihan ekonomi, rekonstruksi wilayah terdampak, dan penanganan kemanusiaan akan dibentuk dengan target mobilisasi dana sebesar US$800 miliar.
- Perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat akan dipercepat, meskipun AS menghubungkan akses perdagangan bebas Ukraina dengan kemungkinan pemberian ketentuan serupa kepada Rusia.
- Ukraina menegaskan komitmennya sebagai negara non-nuklir sesuai Traktat Non-Proliferasi Nuklir.
- Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia masih menjadi isu yang belum disepakati. Usulan AS mengarah pada pengelolaan bersama oleh Ukraina, AS, dan Rusia dengan porsi setara, sedangkan Kyiv mengusulkan skema 50-50 antara Ukraina dan AS.
- Program pendidikan lintas budaya akan dijalankan oleh Ukraina dan Rusia untuk menghapus rasisme dan prasangka, serta menerapkan standar Uni Eropa terkait toleransi beragama dan perlindungan bahasa minoritas.
- Isu wilayah menjadi poin paling kompleks dan hingga kini belum terselesaikan. Rusia menuntut penarikan pasukan Ukraina dari wilayah Donetsk timur yang masih dikuasai Kyiv, sementara Ukraina menghendaki penghentian pertempuran di garis depan saat ini.
- Zona demiliterisasi dan kawasan ekonomi bebas akan diusulkan oleh AS.
- Setelah kesepakatan wilayah dicapai, Rusia dan Ukraina berkomitmen tidak mengubah pengaturan tersebut melalui penggunaan kekuatan.
- Sungai Dnipro dan Laut Hitam akan diizinkan digunakan oleh Ukraina untuk kepentingan komersial. Perjanjian maritim terpisah akan mengatur kebebasan navigasi, dengan Semenanjung Kinburn didemiliterisasi.
- Komite kemanusiaan akan dibentuk untuk menyelesaikan isu-isu tersisa, termasuk pertukaran tawanan perang dengan prinsip “semua untuk semua”, pemulangan seluruh warga sipil dan sandera, termasuk anak-anak, serta penanganan penderitaan korban konflik.
- Pemilihan umum akan dilaksanakan sesegera mungkin setelah penandatanganan perjanjian.
- Perjanjian bersifat mengikat secara hukum dan diawasi oleh Dewan Perdamaian yang diketuai Presiden Trump, dengan keterlibatan Ukraina, Eropa, NATO, Rusia, dan Amerika Serikat. Sanksi akan diberlakukan jika terjadi pelanggaran.
- Setelah seluruh pihak menyetujui kesepakatan ini, gencatan senjata penuh akan berlaku segera.
