Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang di Aceh Tengah
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma SSos, kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tengah. Penyaluran bantuan dilakukan pada Kamis (25/12/2025), sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Bantuan disalurkan di tiga titik lokasi berbeda, yaitu:
-
Desa Toweren, Kecamatan Lut Tawar
Di wilayah ini, banjir bandang dilaporkan berdampak pada empat desa, dengan total 115 rumah warga mengalami kerusakan. -
Pasar Tani, Kecamatan Ketol
Lokasi ini menjadi pengungsian warga Desa Serempah dan sekitarnya. -
SMP Negeri 32 Takengon
Fungsi sebagai posko logistik dan pengungsian bagi masyarakat terdampak dari Kecamatan Bintang Pepara, khususnya warga Desa Bur Lah, Bah, dan Kekuyang, Kecamatan Ketol.
Di sejumlah lokasi tersebut, Haji Uma menyalurkan bantuan logistik berupa beras, mi instan, telur, roti, pampers, makanan ringan, serta susu untuk anak balita, yang diperuntukkan bagi warga yang masih bertahan di posko pengungsian.
Perjalanan menuju lokasi bencana tidak berlangsung mudah. Haji Uma bersama rombongan harus menembus medan berlumpur dengan kondisi cuaca hujan yang cukup ekstrem. Meski demikian, bantuan tetap berhasil disalurkan kepada warga terdampak dan diterima langsung oleh kepada desa di masing-masing lokasi.
Haji Uma mengatakan, setibanya di dataran tinggi Gayo, sejak pagi dirinya telah meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana. “Hari ini sampai pukul delapan malam saya masih berada di lokasi posko bencana. Paginya saya di Bener Meriah juga memantau dan menyerahkan bantuan, kemudian siang baru sempat ke Takengon,” ujar Haji Uma.
Ia menyaksikan langsung kondisi desa yang porak-poranda. Selain merusak permukiman, banjir juga menutup lahan pertanian dan perkebunan warga dengan material lumpur dan bebatuan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh.
Menurutnya, ini merupakan musibah yang sangat luar biasa dan sudah melihat langsung bagaimana bekas rumah-rumah warga habis disapu banjir. Ia menjelaskan, sejumlah desa mengalami dampak bencana cukup parah, di antaranya Desa Serempah dan Desa Burlah, serta sembilan desa lainnya yang hingga kini masih berada dalam kondisi terisolasi akibat banjir dan longsor.
“Di posko Bur Lah, Ketol, di seberangnya ada 4 desa lagi yang aksesnya terputus, dan untuk menuju kesana harus menggunakan tali sling,” kata Haji Uma.
Berdasarkan data sementara, jumlah warga terdampak di kecamatan Ketol mencapai sekitar 5659 jiwa, dan 9 desa di antaranya masih terisolasi, sehingga ribuan warga tersebut kini berada dalam kondisi terisolasi dan bergantung pada bantuan logistik.
Selain menyalurkan bantuan, Haji Uma menyampaikan bahwa kunjungan tersebut juga bertujuan untuk memantau penanganan pascabencana, serta melihat langsung kehadiran dan peran pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam masa tanggap darurat.
“Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat provinsi hingga 8 Januari, ini menjadi barometer untuk melihat kondisi riil di lapangan, termasuk wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau bantuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haji Uma menyampaikan bahwa dalam masa perpanjangan tanggap darurat, pemerintah perlu melakukan klasifikasi penanganan terhadap masyarakat terdampak, antara warga yang masih terisolasi dan mereka yang sudah mulai pulih.
Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan penyaluran bantuan logistik, tetapi harus segera diarahkan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya bagi wilayah yang aksesnya telah terbuka, agar masyarakat dapat kembali dibina dan diberdayakan.
“Pendekatannya harus bertahap dan parsial. Masyarakat yang masih terisolasi tetap dibantu penuh, sementara yang sudah siap secara ekonomi perlu didorong agar bisa bangkit kembali,” ujar Haji Uma.
Ia mengingatkan, tanpa percepatan pemulihan sektor pertanian dan perkarangan warga, Aceh berpotensi menghadapi kekurangan pangan ke depan. Karena itu, pembenahan lahan pertanian dan lingkungan permukiman perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak pasif dan hanya bergantung pada bantuan.
