China Membela Kebijakan Ekspor Mineral dan Menawarkan Inisiatif Baru di G20
Pertemuan besar KTT G20 yang digelar di Afrika menjadi perhatian utama terhadap isu mineral kritis, termasuk logam tanah jarang. Negara-negara berkembang yang bergantung pada pasokan logam ini meminta dukungan agar dapat memperoleh manfaat dari industri yang sedang berkembang pesat, sementara China mempertahankan kebijakan pembatasan ekspor mereka.
Dalam pidatonya, Perdana Menteri China Li Qiang membela kebijakan negaranya dalam mengelola ekspor mineral yang digunakan untuk kebutuhan militer. Ia menekankan bahwa China akan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan penggunaan damai mineral penting, sekaligus menjaga kepentingan negara berkembang.
Beijing juga mengumumkan rincian prakarsa pertambangan global baru bersama negara-negara mitra, yang dipandang sebagai respons atas upaya Amerika Serikat membangun rantai pasok alternatif untuk tanah jarang. Namun, inisiatif tersebut tidak mencantumkan komitmen pembiayaan dan minim detail dalam dokumen yang dirilis.
Presiden Xi Jinping sebelumnya menggunakan dominasi China atas pasokan tanah jarang—komponen vital untuk berbagai produk mulai dari rudal hingga ponsel—sebagai alat bertahan menghadapi tarif impor tinggi yang diberlakukan Donald Trump. Ketidakhadiran Xi Jinping dan Trump di KTT G20 membuat Li menjadi figur utama yang menjawab pertanyaan mengenai respons perdagangan Beijing.
G20 sebelumnya sudah menyinggung China melalui deklarasi bersama yang mengkritik “tindakan perdagangan unilateral” yang membatasi akses terhadap mineral kritis—masalah yang sering dialami oleh negara industri seperti Jerman dan Jepang. Deklarasi itu juga menyatakan komitmen untuk menyusun cetak biru sukarela guna memastikan mineral kritis dapat menjadi pendorong kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan.
Kevin Gallagher, profesor kebijakan pembangunan global di Boston University, menegaskan bahwa negara-negara tidak hanya ingin China atau Amerika Serikat datang dan menggali sumber daya. Mereka ingin, sebagai imbalan akses mineral, ada investasi dalam fasilitas pemurnian.
Dialog Panas tentang Tanah Jarang di G20 Afrika Selatan
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa Brasil tidak ingin sekadar menjadi pengekspor bahan mentah. Ia ingin menjadi mitra dalam rantai nilai global untuk mineral kritis.
Menjelang penutupan KTT, China mengumumkan peluncuran inisiatif pertambangan hijau bersama 19 negara—termasuk Kamboja, Nigeria, Myanmar, dan Zimbabwe—bekerja sama dengan Organisasi Pembangunan Industri PBB (UNIDO). Media pemerintah China menyebut inisiatif itu bertujuan membangun jaringan inklusif untuk menjaga proses penambangan mineral kritis agar berjalan adil, wajar, stabil, dan lancar.
Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengatakan diskusi soal mineral kritis di G20 cukup meyakinkan. Ia berharap lewat pertemuan ini, situasi serupa di masa depan dapat dihindari dan akses yang nyata terhadap tanah jarang dapat diperoleh.
Eropa menjadi pihak yang paling terdampak kebijakan China yang mewajibkan izin ekspor untuk logam berfungsi militer. Beberapa bulan ke depan, serangkaian pemimpin dari Prancis, Jerman, Inggris, dan Irlandia dijadwalkan berkunjung ke China, dengan akses tanah jarang kemungkinan menjadi agenda prioritas.
China dan AS saat ini tengah merampungkan negosiasi penerapan general licenses untuk memperlancar aliran ekspor tanah jarang, setelah Xi dan Trump mencapai gencatan dagang bulan lalu—yang disebut Trump sebagai kesepakatan untuk seluruh dunia.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menekankan pentingnya menjamin keamanan rantai pasok komponen esensial bagi produksi industri, menurut keterangan resmi Italia. Tidak jelas bagaimana respons Li, karena pernyataan China tidak menyinggung diskusi tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Thandi Moraka menegaskan bahwa bagi banyak negara Afrika, prioritas utama adalah meningkatkan kemampuan teknis. Banyak negara berkembang yang kaya mineral, khususnya di Afrika, belum memperoleh manfaat penuh karena kurangnya investasi.
