24 April 2026
Advokasi.jpg

Advokasi Petani Lokal di Kabupaten Mempawah

Organisasi Gemawan menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperkuat posisi tawar petani lokal di Kabupaten Mempawah melalui pelatihan advokasi yang diikuti dengan audiensi langsung bersama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah pada Kamis 20 November 2025. Pertemuan ini menjadi langkah strategis agar aspirasi petani tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi masuk ke proses penyusunan kebijakan pemerintah daerah.

Audiensi yang digelar pekan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan advokasi yang dilakukan Gemawan bagi para petani. Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan petani menyampaikan berbagai masalah yang selama ini menghambat produktivitas pertanian di tingkat desa.

Perwakilan Gemawan, Lani Ardiansyah, menjelaskan bahwa persoalan utama sektor pertanian di Mempawah tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi berkaitan dengan tata kelola dan akses yang belum berpihak pada petani. Ia menegaskan bahwa keterlambatan distribusi pupuk berpotensi menurunkan hasil panen, irigasi bergantung pada infrastruktur yang tidak memadai, dan kenaikan harga komoditas tidak sebanding dengan biaya produksi. Ini adalah persoalan tata kelola.

Soleh, petani dari Desa Galang, menyampaikan tiga keluhan utama: kondisi jalan produksi rusak, distribusi pupuk subsidi tidak jelas, serta kurangnya perhatian pada produk multikultur. Sementara Dinda dari Desa Bunbun menyoroti kebutuhan obat hama dan bibit unggul. Ia menyebut bahwa pupuk relatif aman, tapi mereka kesulitan mendapatkan obat hama dan bibit unggul yang menentukan hasil panen.

Halimah dari Desa Jungkat menambahkan ancaman banjir yang merusak bibit padi. Ia menjelaskan bahwa padi yang sudah disemai bisa mati tenggelam karena banjir dan kerugiannya harus ditanggung sendiri.

Mewakili Dinas Pertanian, Eri Rizaldi, S.P., M.NatRestSt, selaku Kabid Perkebunan, mengakui bahwa isu yang disampaikan petani penting untuk dibawa ke tingkat pusat. Ia menjelaskan bahwa perbaikan jalan produksi terhambat pemangkasan anggaran. Distribusi pupuk bisa dikaji ulang bersama asosiasi petani. Penanganan hama dapat diusulkan lewat Musrenbang, sedangkan persoalan banjir memerlukan operasi lahan dan dukungan lintas sektor.

Oktavianus, S.P., M.P., Analis Kebijakan Ahli Muda, menambahkan perlunya kolaborasi multi pihak. Ia menilai bahwa hasil pelatihan ini penting sebagai masukan kebijakan. Banyak persoalan yang harus didorong melalui gerakan kolektif agar perubahan terjadi.

Gemawan menegaskan bahwa advokasi tidak boleh terhenti pada penyusunan laporan dan kegiatan seremonial semata. Pendampingan dilakukan agar petani menjadi subjek utama dalam pengambilan keputusan. Audiensi ini membuktikan bahwa ketika petani menyampaikan persoalan secara langsung, ruang kebijakan menjadi lebih terbuka dan pemerintah tidak lagi bisa mengabaikan kondisi di lapangan.

Masalah Utama yang Diangkat oleh Petani

Berikut beberapa masalah utama yang disampaikan oleh petani di Kabupaten Mempawah:

  • Kondisi Jalan Produksi Rusak

    Jalan produksi yang rusak menghambat mobilitas petani dan distribusi barang. Hal ini berdampak langsung pada efisiensi aktivitas pertanian.

  • Distribusi Pupuk Subsidi Tidak Jelas

    Petani mengeluhkan ketidakjelasan dalam distribusi pupuk subsidi, sehingga menyulitkan mereka dalam menjalankan kegiatan pertanian.

  • Kurangnya Perhatian pada Produk Multikultur

    Petani merasa kurang mendapat perhatian terhadap produk multikultur yang bisa meningkatkan diversifikasi hasil pertanian.

  • Kebutuhan Obat Hama dan Bibit Unggul

    Meskipun pupuk tersedia, petani kesulitan mendapatkan obat hama dan bibit unggul yang diperlukan untuk meningkatkan hasil panen.

  • Ancaman Banjir yang Merusak Bibit Padi

    Banjir yang sering terjadi merusak bibit padi yang telah disemai, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi petani.

Solusi yang Diajukan oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memberikan beberapa solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang disampaikan oleh petani:

  • Perbaikan Jalan Produksi

    Perbaikan jalan produksi diperlukan, meskipun terkendala pemangkasan anggaran.

  • Pengkajian Ulang Distribusi Pupuk

    Distribusi pupuk akan dikaji ulang bersama asosiasi petani untuk memastikan keadilan dan keefektifan.

  • Penanganan Hama Melalui Musrenbang

    Penanganan hama dapat diusulkan melalui Musrenbang agar mendapat dukungan dan perhatian lebih lanjut.

  • Operasi Lahan dan Dukungan Lintas Sektor untuk Mengatasi Banjir

    Persoalan banjir memerlukan operasi lahan dan dukungan lintas sektor untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Pentingnya Kolaborasi Multi Pihak

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi seperti Gemawan, dan petani sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada petani. Hasil pelatihan advokasi menjadi dasar untuk masukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan gerakan kolektif, berbagai masalah yang dihadapi petani dapat diatasi secara bersama-sama, sehingga perubahan yang nyata dapat tercapai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *