Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan kebijakan partai berlambang banteng moncong putih. Pernyataan ini disampaikan Hasto sebagai respons terhadap program tiga ribu rumah untuk rakyat miskin yang dicanangkan Prabowo. Kebijakan tersebut juga disinggung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato politiknya saat HUT Ke-52 PDIP di Jakarta, Jumat (10/1).
“Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sejalan dengan kebijakan PDIP. Maka, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah bagi rakyat miskin menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dan anggota legislatif dari PDIP,” kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu.
Menurut Hasto, PDIP dalam momentum HUT Ke-52 meningkatkan kader untuk mengingat jati diri yang berasal dari rakyat kecil. Oleh sebab itu, PDIP akan mendukung program Presiden yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. “Karena program 100 hari Presiden Prabowo masih in progress, tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya,” ujar dia.
Selain itu, Hasto menambahkan bahwa program-program kerakyatan yang dilakukan Presiden sejalan dengan partainya karena telah melalui persetujuan fraksi-fraksi partai politik di DPR RI, termasuk PDIP. Lebih jauh, saat ditanya mengenai penegasan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo, Hasto mengatakan bahwa PDIP tidak mengenal istilah oposisi dalam sistem presidensial. Namun demikian, PDIP meyakini urgensi fungsi periksa dan timbang.
“PDIP, baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, selalu memberikan kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” katanya. Kritik membangun juga dilakukan di internal PDIP. Melalui momentum HUT Ke-52, PDIP melakukan autokritik sekaligus terbuka akan kritik dari masyarakat.
“Maka, fungsi-fungsi kritik-autokritik melekat dalam fungsi-fungsi PDIP terhadap pemerintah, DPR, lembaga-lembaga negara, dan juga PDIP sendiri,” tuturnya.
