Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Dinilai Tidak Adil
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak bisa dianggap sebagai mekanisme pasar biasa. Meskipun ada guncangan global akibat kenaikan harga minyak dunia dan tekanan terhadap kurs mata uang, ia menilai langkah pemerintah dalam menaikkan harga BBM nonsubsidi telah melampaui batas kewajaran dari sisi keadilan.
Pernyataan ini disampaikan Anam sebagai respons terhadap keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM nonsubsidi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terus berlindung di balik alasan tersebut. “Pemerintah tidak boleh berlindung terus di balik alasan itu,” kata Anam melalui layanan pesan, Senin (20/4).
Harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta pada 18 April menjadi Rp 19.400 per liter, naik dari sebelumnya Rp 13.100 per liter pada 1 April. Sementara itu, harga Dextlite ditetapkan sebesar Rp 23.600 per liter, meningkat dari Rp 14.200 per liter pada 1 April.
Anam mengatakan bahwa kelas menengah menjadi kelompok yang paling terdampak dari kebijakan menaikkan BBM nonsubsidi. “Yang paling terasa hari ini adalah kelas menengah. Selama ini mereka dianggap kuat, seolah tidak perlu dilindungi, padahal justru mereka yang paling sering menanggung beban, bayar pajak, tidak dapat subsidi, tetapi setiap harga naik, mereka yang pertama kena,” ungkap legislator fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membuat masyarakat, khususnya kelas menengah, merasa dijadikan sapi perah dari langkah menaikkan BBM nonsubsidi. “Jangan sampai muncul perasaan di tengah masyarakat, rakyat, khususnya kelas menengah, hanya dijadikan sapi perah pemerintah saat negara butuh pemasukan, tetapi dilupakan saat butuh perlindungan,” ujarnya.
Anam menilai bahwa langkah pemerintah menaikkan BBM nonsubsidi sudah melampaui batas kewajaran dari sisi keadilan. “Bukan hanya soal naik atau tidak naik, tetapi soal kapan dan bagaimana kenaikan itu dilakukan,” tambahnya.
Dia menyoroti bahwa kondisi masyarakat saat ini belum pulih secara ekonomi, sehingga kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat mereka semakin tertekan. Terlebih lagi, beberapa hari lalu pemerintah sempat menyatakan harga BBM terkendali, tetapi tiba-tiba Pertamax Turbo dan Dextlite malah naik. “Rakyat bukan tidak mengerti, tetapi rakyat ingin dihargai dengan kejujuran, karena pada akhirnya, ini bukan sekadar soal harga. Ini soal kepercayaan,” katanya.
Anam juga menyebut bahwa narasi yang menyatakan kenaikan BBM nonsubsidi berdampak kecil terhadap rakyat di level bawah adalah keliru. Menurutnya, BBM nonsubsidi bukan barang eksklusif karena digunakan di banyak sektor seperti logistik, transportasi, dan distribusi barang. “Begitu BBM naik, ongkos angkut naik. Ongkos naik, harga barang ikut naik dan kalau harga barang naik, ujungnya, ya, rakyat lagi yang menanggung. Jadi keliru kalau dianggap dampaknya kecil hanya karena ini BBM nonsubsidi,” ujarnya.
Anam mengingatkan pemerintah untuk tetap mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM nonsubsidi agar tidak berefek domino. “BBM naik, harga naik, daya beli turun, kemudian ekonomi melambat, yang rakyat rasakan hidup semakin mahal, tetapi perlindungan pemerintah terasa makin berkurang,” katanya.
