Peran dan Kekuatan Sistem Politik Iran
Pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ali Khamenei, memiliki peran yang sangat sentral dalam menjaga stabilitas sistem politik negara tersebut. Sejak tahun 1989, ia menggantikan Ayatullah Ruhollah Khomeini dan telah memegang otoritas tertinggi dalam politik, militer, dan agama di Iran. Jabatan ini membuatnya memiliki pengaruh besar atas kebijakan dalam negeri maupun luar negeri, termasuk pengawasan terhadap presiden, parlemen, dan lembaga-lembaga negara.
Struktur pemerintahan Iran di bawah Khamenei menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bergantung pada individu, melainkan pada lembaga-lembaga yang menopang Republik Islam. Meskipun Khamenei adalah figur sentral dalam menjaga stabilitas sistem politik Iran, struktur kekuasaan negara ini dirancang sedemikian rupa untuk tetap bertahan meski kehilangan figur sentral.
Ali Khamenei juga memiliki posisi penting sebagai salah satu marjaʿ taqlid (otoritas keagamaan tertinggi) bagi banyak umat Islam Syiah, khususnya Syiah Imamiyah. Sebagai pemimpin politik, ia mengendalikan arah kebijakan Iran. Namun, sebagai ulama besar Islam Syiah, Khamenei juga menjadi rujukan dalam hal hukum Islam (fiqh), etika, dan kehidupan beragama. Dalam tradisi Syiah, marjaʿ taqlid adalah ulama tingkat tertinggi yang menjadi rujukan hukum agama (fiqh) bagi para pengikutnya. Posisi marja sangat penting karena umat Islam Syiah diwajibkan untuk mengikuti (bertaklid) kepada seorang marja dalam urusan hukum Islam sehari-hari, seperti ibadah, muamalah, dan etika sosial.
Strategi Militer AS dan Efektivitasnya Terhadap Iran
Jason Brodsky dari Atlantic Council menilai bahwa Presiden Donald Trump cenderung menyukai operasi militer yang cepat, bedah (surgical), tertarget, dramatis, dan menentukan. Pola serangan udara AS di Suriah pada masa jabatan pertamanya menjadi contoh dari pendekatan ini. Namun, strategi “pemenggalan” kepemimpinan ini diragukan efektivitasnya dalam mengubah sistem politik Iran secara fundamental.
Pakar menilai struktur kekuasaan di Iran telah dirancang sedemikian rupa untuk tetap bertahan meski kehilangan figur sentral. “Republik Islam Iran lebih besar daripada satu individu mana pun; lembaga dan mekanisme suksesi sudah ada untuk mengisi kekosongan kekuasaan,” tambah Brodsky. Ia mencatat bahwa hilangnya Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei mungkin hanya akan menyebabkan destabilisasi sementara sebelum sistem kembali “mengeras”.
Analisis dari BBC turut memperingatkan bahwa intervensi militer Barat di masa lalu, seperti di Irak dan Libya, sering kali berhasil menumbangkan rezim yang dianggap Barat otoriter, namun justru menjerumuskan negara tersebut ke dalam ketidakstabilan jangka panjang. Alih-alih transisi demokrasi yang mulus, tekanan militer dikhawatirkan justru akan memperkuat kelompok garis keras di dalam negeri Iran.
Ancaman Serangan Balasan dari Iran
Iran tidak akan tinggal diam dan siap melancarkan serangan balasan yang luas di seluruh kawasan. Menggunakan arsenal rudal balistik dan drone, Teheran diprediksi akan menghantam pangkalan militer AS dan infrastruktur negara-negara tetangga yang dianggap membantu Washington. Salah satu ancaman paling fatal adalah gangguan pada arus energi global melalui penebaran ranjau laut di Selat Hormuz, jalur pengiriman vital yang dilalui sekitar seperlima ekspor minyak dan gas dunia.
Risiko paling mengerikan dari konfrontasi ini adalah runtuhnya otoritas pusat yang memicu perang saudara dan kerusuhan etnis di negara dengan penduduk lebih dari 90 juta jiwa tersebut. Tanpa adanya oposisi yang terorganisir dengan baik untuk mengambil alih pemerintahan, kekosongan kekuasaan hanya akan melahirkan anarki.
Danny Citrinowicz, mantan pejabat intelijen Israel, memperingatkan bahwa jika kepemimpinan sipil-religius Iran melemah namun tidak runtuh total, kekuasaan diprediksi akan berpindah sepenuhnya ke tangan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). “Sebagai kekuatan yang mendominasi jaringan keamanan dan sebagian besar ekonomi negara, IRGC bisa mengubah Iran menjadi rezim militer terbuka yang jauh lebih keras,” katanya.
