Pemkot Cirebon Tetapkan Status Siaga Bencana Banjir dan Hidrometeorologi
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah menetapkan status siaga bencana banjir dan hidrometeorologi sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap datangnya musim penghujan, yang dikhawatirkan bisa menyebabkan berbagai bencana seperti banjir dan longsor.
Status siaga ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cirebon, sebagai bagian dari upaya mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana. Kebijakan tersebut juga menjadi dasar bagi seluruh unsur pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Andi Wibowo, menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan ini dilakukan agar semua pihak tidak kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Penetapan status ini merupakan landasan bagi seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini,” ujar Andi saat berbincang dengan media di sela-sela kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Kantor Gubernur Jabar Bale Jaya Dewata Cirebon, Kamis (30/10/2025).
Menurut informasi dari BMKG Stasiun Kertajati Kabupaten Majalengka, puncak musim hujan di wilayah Cirebon diperkirakan akan terjadi antara Desember 2025 hingga Januari 2026. Meski begitu, langkah antisipatif dilakukan lebih awal agar semua pihak siap siaga.
“(Status siaga bencana) ini untuk memastikan semua elemen, mulai dari pemerintah, relawan, hingga masyarakat, siap menghadapi potensi bencana,” ucapnya.
Andi menyampaikan bahwa Wali Kota Cirebon telah menginstruksikan BPBD untuk melakukan berbagai langkah strategis. Hal ini meliputi memastikan kesiapan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak.
“Kami sudah berkoordinasi dengan TNI, Polri, pihak kelurahan, hingga relawan kebencanaan. Semua diarahkan agar penanggulangan bencana di musim penghujan ini bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” jelas dia.
Titik Rawan Bencana di Wilayah Cirebon
BPBD telah melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap sejumlah titik rawan bencana berdasarkan kejadian pada tahun sebelumnya. Dari hasil pemetaan itu, wilayah Kecamatan Lemahwungkuk, Pekalipan, dan Harjamukti menjadi kawasan yang perlu diwaspadai karena kerap dilanda banjir saat curah hujan tinggi.
Sementara untuk potensi longsor, pengawasan difokuskan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. “Pengawasan di Argasunya kami tingkatkan, karena wilayah tersebut memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana longsor,” katanya.
Upaya Mitigasi dan Edukasi kepada Masyarakat
Selain melakukan mitigasi struktural, BPBD juga gencar melakukan pendekatan ke masyarakat. Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kesiapsiagaan terus digelar di wilayah rawan bencana.
“Kami telah membentuk 12 kelurahan tangguh bencana, terutama di wilayah rawan banjir. Kelurahan ini menjadi ujung tombak dalam penanganan darurat jika terjadi bencana,” ucapnya.
Selain itu, BPBD juga rutin memberikan imbauan kepada warga agar menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, serta tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem.
Harapan Pemkot Cirebon
Dengan ditetapkannya status siaga bencana ini, Pemkot Cirebon berharap tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat bisa bergerak bersama. “Bencana tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa dikurangi jika semua pihak saling berkoordinasi dan siap siaga,” ucap Andi.
