Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pati yang Masih Menjadi Tantangan
Kabupaten Pati masih menghadapi tantangan dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga, khususnya di tingkat menengah. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat melakukan kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ke SMPN 8 Pati pada Minggu (12/4/2026).
Masalah utama yang diangkat adalah adanya kecamatan yang tergolong “blank spot” karena tidak memiliki sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK). Dampak dari kondisi ini adalah tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut.
Data Statistik yang Mengkhawatirkan
Dalam presentasinya, Chandra memaparkan data statistik pendidikan yang menunjukkan ketimpangan tajam antar jenjang pendidikan di Kabupaten Pati. Untuk jenjang pendidikan dasar, terdapat 609 SD (571 Negeri dan 38 Swasta) serta 102 SMP (49 Negeri dan 53 Swasta). Sementara itu, untuk jenjang pendidikan menengah, Kabupaten Pati hanya memiliki 8 SMA Negeri dan 5 SMK Negeri. Termasuk sekolah swasta, jumlah SMA dan SMK hanya sebanyak 31 dan 48, masing-masing.
“Kondisi di Pati ini ada tempat-tempat yang masih blank spot untuk SMA. Ada beberapa kecamatan yang bahkan tidak mempunyai SMA Negeri,” ujar Risma Ardhi Chandra kepada Mendikdasmen.
Dampak yang Terjadi
Ketidaktersediaan SMA dan SMK di beberapa kecamatan menyebabkan akses fisik yang sulit dijangkau. Akibatnya, sejumlah siswa di wilayah tersebut tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. “Jadi kondisi anak putus sekolah di beberapa kecamatan itu masih lumayan tinggi. Ini PR kami Pak Menteri,” tambah Chandra.
Solusi yang Ditawarkan oleh Mendikdasmen
Menanggapi keluhan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberikan beberapa solusi untuk mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur di wilayah blank spot. Berikut beberapa rekomendasi yang disampaikan:
-
Pendirian Sekolah Satu Atap
Pemerintah dapat membangun fasilitas yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi yang sama untuk memudahkan transisi siswa. -
Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Siswa tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota karena sekolah dapat dilakukan secara daring dari wilayah masing-masing. -
Bantuan Infrastruktur Digital
Kementerian berkomitmen memfasilitasi jaringan internet bagi daerah terpencil agar program PJJ dapat berjalan optimal.
“Kami akan memfasilitasi Pembelajaran Jarak Jauh, dan jika diperlukan, kami akan bantu jaringan internetnya untuk memastikan mereka yang tinggal di daerah terpencil tetap terlayani dengan pendidikan berkualitas,” tegas Abdul Mu’ti.
Fokus pada Revitalisasi Sekolah
Selain solusi akses, Mendikdasmen juga menargetkan peningkatan kualitas fisik sekolah melalui program revitalisasi nasional. Pada tahun 2026, prioritas akan diberikan kepada sekolah yang rusak berat dan berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
