Persiapan Biaya Tol di Selat Hormuz oleh Amerika Serikat
Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, mengungkapkan rencana untuk menerapkan biaya tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan Iran yang menarik biaya tol sebagai salah satu syarat perdamaian. Menurut Trump, AS berhak memungut biaya tersebut karena dianggap sebagai pemenang dalam konflik dengan Iran.
Trump menyatakan bahwa salah satu faktor yang membuat AS menjadi pemenang dalam perang dengan Iran adalah kehancuran kekuatan militer Iran. Ia menegaskan bahwa sekarang saatnya AS mengambil inisiatif untuk memungut biaya tol di wilayah strategis tersebut.
“Kenapa tidak? Kami adalah pemenang. Kekuatan militer mereka sudah kami kalahkan. Karena itu, kami memiliki konsep agar kami memungut biaya tol di Selat Hormuz,” ujarnya dalam saluran resmi Gedung Putih, Selasa (7/4).
Trump juga menilai bahwa satu-satunya hal yang masih memungkinkan Iran untuk menutup Selat Hormuz adalah perang psikologi. Ia menyebut bahwa militer Iran masih mengancam meluncurkan ranjau air di jalur tersebut.
Iran Mempersiapkan Undang-Undang Pemungutan Biaya
Parlemen Iran dikabarkan sedang menyusun draf undang-undang untuk mengenakan biaya pada kapal yang melintasi Selat Hormuz. Biaya tersebut akan dikenakan dengan dasar keselamatan seluruh kapal yang melintas. Dikutip dari Bloomberg, draf kebijakan tersebut akan terbit pekan depan.
Seorang legislator Iran menyebutkan aturan tersebut akan mengukuhkan kedaulatan negaranya atas Selat Hormuz. “Kami sedang membuat proposal agar kedaulatan, kontrol, dan pengawasan Iran atas Selat Hormuz secara formal diakui hukum melalui pemungutan biaya yang akhirnya dapat menjadi pemasukan negara,” kata legislator tersebut seperti dilansir dalam Bloomberg, Kamis (26/3).
Syarat-Syarat yang Diajukan Iran
Pemerintah Iran dalam berbagai kesempatan menyatakan hanya bersedia menghentikan serangan balasan dengan beberapa syarat, yaitu:
- Tutup pangkalan militer AS di Kawasan Teluk
- Cabut seluruh sanksi ekonomi
- Akui kontrol Iran di Selat Hormuz
- Tolak pembatasan program rudal
- Hentikan operasi Israel terhadap sekutu Iran
Penjelasan dari Menteri Luar Negeri Iran
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup sepenuhnya Selat Hormuz. Pembatasan hanya berlaku bagi kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara sekutu mereka.
“Selat Hormuz terbuka. Selat itu hanya ditutup untuk kapal tanker dan kapal milik musuh-musuh kami: mereka yang menyerang kami dan sekutunya. Yang lain bebas melintas,” kata Araghchi dalam wawancara dengan penyiar MS Now pada Sabtu (14/3).
Araghchi juga menilai kekhawatiran sejumlah negara mengenai keselamatan pelayaran di kawasan tersebut “tidak ada kaitannya” dengan Iran. Menurut dia, kapal dari negara lain masih dapat melintasi jalur tersebut, meski sebagian operator memilih menunda pelayaran karena risiko keamanan.
Ketegangan di Jalur Laut Strategis
Ketegangan di jalur laut strategis itu meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan terhadap wilayah Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Perang tersebut memicu gangguan besar terhadap aktivitas pelayaran di kawasan Teluk.
Namun Iran menyatakan akan menutup sepenuhnya Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang pembangkit listriknya. Teheran juga menyatakan bakal melancarkan serangan balasan terhadap infrastruktur energi dan air di Timur Tengah.
Ancaman dari Pemimpin Parlemen Iran
Ancaman itu disampaikan Iran setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan menyerang pembangkit listrik negara itu, jika Teheran tidak membuka Selat Hormuz.
“Infrastruktur penting dan fasilitas energi di kawasan ini dapat hancur secara permanen jika pembangkit listrik Iran menjadi sasaran,” demikian cuitan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf di X pada Minggu (22/3) dikutip dari Al Jazeera, Senin (23/3).
“Segera setelah pembangkit listrik dan infrastruktur di negara kita menjadi sasaran, infrastruktur vital serta infrastruktur energi dan minyak di seluruh wilayah akan dianggap sebagai sasaran yang sah dan akan dihancurkan secara permanen,” Ghalibaf menambahkan.
