Industri keramik di Indonesia menghadapi tantangan berat akibat kenaikan biaya energi yang signifikan. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) menyatakan bahwa biaya energi industri keramik telah meningkat hingga 35% dari total biaya produksi, terutama karena gangguan pasokan gas dan kenaikan harga gas industri. Hal ini semakin memperparah tekanan terhadap daya saing industri dalam negeri, terutama di tengah persaingan dengan produk impor.
Ketua ASAKI Edy Suyanto menjelaskan bahwa tingkat utilisasi produksi keramik pada kuartal I 2026 berada di kisaran 70%-72%, jauh di bawah target 80%. Angka ini juga sedikit lebih rendah dibanding realisasi tahun sebelumnya. Menurutnya, penurunan utilisasi tersebut disebabkan oleh gangguan pasokan gas dari PGN di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Bahkan, beberapa perusahaan keramik di Jawa Timur sempat menghentikan operasional produksi selama sekitar satu minggu pada Januari 2026.
Penyebab Kenaikan Biaya Energi
Edy menilai bahwa gangguan pasokan gas yang disertai penurunan alokasi gas industri tertentu (AGIT), serta kenaikan biaya tambahan alias surcharge gas, memberikan dampak besar terhadap kinerja industri keramik. “Hal ini secara terus-menerus menggerus daya saing industri,” ujarnya.
Menurut data yang dirujuk, penurunan AGIT menjadi penyebab utama lonjakan harga gas. Di Jawa Barat, rata-rata alokasi gas pada 2025 hanya sekitar 67%, turun dari 79% pada 2024. Bahkan pada Februari 2026, alokasi gas merosot hingga 49%. Kondisi ini membuat industri kekurangan pasokan gas murah, sehingga harus mencari tambahan gas dengan harga lebih mahal, yang akhirnya mendorong harga gas naik ke kisaran US$10–10,5 per MMBTU.
Sementara itu, di Jawa Timur, alokasi gas pada Februari 2026 sekitar 51% dengan harga gas mencapai sekitar US$8 per MMBTU. “Kondisi darurat gas ini menyebabkan biaya energi naik ke 33%-35% dari total biaya produksi. Padahal, pada awal kebijakan HGBT 2021 sempat di level 25%-27% (dari total biaya produksi),” kata Edy.
Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga memperburuk beban biaya energi karena pembayaran gas menggunakan kurs dolar. Hal ini semakin memperparah situasi industri keramik nasional.
Permintaan Kepada Pemerintah
ASAKI meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menjamin pasokan gas bagi industri nasional, termasuk melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi. “Kami mengharapkan pemerintah dapat memprioritaskan gas bumi untuk kebutuhan industri nasional karena memberikan multiplier effect besar seperti penyerapan tenaga kerja dan investasi,” ujar Edy.
Dampak Konflik Timur Tengah
Di sisi lain, ASAKI juga menyoroti dampak konflik Timur Tengah yang berpotensi memperburuk kondisi industri dalam negeri. Selain meningkatkan tekanan biaya energi, konflik tersebut juga berisiko memicu lonjakan impor keramik. “Kondisi industri keramik nasional saat ini seperti peribahasa ‘sudah jatuh tertimpa tangga’ karena di tengah tekanan biaya produksi, kami juga menghadapi potensi banjir produk impor dari Cina dan India,” kata Edy.
Menurutnya, industri keramik Cina dan India saat ini tengah mengalami oversupply dan overcapacity, sehingga berpotensi mengalihkan ekspor ke Indonesia setelah pasar Timur Tengah terganggu. Hal ini akan semakin memperberat kondisi industri keramik nasional yang sudah terpuruk akibat kenaikan biaya energi dan gangguan pasokan gas.
