Pemangkasan Harga BBM Subsidi: Langkah Penting untuk Stabilitas Ekonomi
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar. Kebijakan ini dinilai sangat krusial dalam menghadapi situasi geopolitik yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah.
BHS menegaskan bahwa langkah ini sangat tepat untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Menurutnya, menjaga harga BBM menjadi kunci utama dalam menekan laju inflasi, yang pada akhirnya akan membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Contoh dari Negara Lain
BHS memberikan contoh kebijakan serupa yang diterapkan oleh Malaysia, di mana hingga saat ini harga BBM subsidi belum mengalami kenaikan. RON 95 masih berada di kisaran 1,99 ringgit atau sekitar Rp 8.800 per liter, sedangkan diesel berada di level 2,15 ringgit atau sekitar Rp 9.000 per liter. Sementara itu, Brunei Darussalam juga masih mempertahankan harga premium di kisaran 0,53 dolar Brunei atau sekitar Rp 6.400 per liter, serta RON 97 di level 0,88 dolar Brunei atau setara Rp 10.700 per liter tanpa subsidi.
BHS menilai bahwa Indonesia, bersama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai negara penghasil minyak mentah, memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas harga energi domestik. Namun, ia menyoroti bahwa jika Indonesia kurang memiliki kemampuan fiskal, maka pemerintah diharapkan tetap tidak menaikkan harga BBM subsidi untuk sektor transportasi publik seperti bus, truk, kereta api, kapal penumpang laut, termasuk angkutan penumpang penyeberangan Ferry.
Peran Transportasi Publik dalam Mengendalikan Inflasi
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah inflasi dan menekan beban biaya ekonomi masyarakat akibat efek berantai atau multiplier effect. BHS menyatakan bahwa total beban subsidi solar secara keseluruhan tidak lebih dari Rp 20 triliun. Namun, penggunaan BBM subsidi saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor transportasi publik dan logistik massal, tetapi juga oleh kendaraan pribadi.
Oleh karena itu, BHS menekankan pentingnya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, yakni hanya kepada transportasi publik dan logistik massal. Ia menyarankan agar pemerintah dapat memprioritaskan BBM subsidi untuk transportasi laut dan ferry penyeberangan.
Fungsi Ganda Sektor Transportasi Laut
Mengingat sektor tersebut memiliki fungsi ganda sebagai infrastruktur jembatan sekaligus alat transportasi publik. Berdasarkan data BPH Migas, penggunaan BBM subsidi pada sektor transportasi laut dan penyeberangan hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi solar subsidi nasional yang mencapai 18,8 juta kiloliter atau setara sekitar Rp18,8 triliun.
“Porsi penggunaan BBM subsidi oleh transportasi laut dan angkutan penyeberangan tersebut relatif kecil dan tidak membebani negara,” ujar BHS. “Namun, memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah kenaikan biaya logistik serta menjaga stabilitas ekonomi antar pulau.”
