Kebijakan WFH untuk Hemat BBM, Tantangan dan Solusi
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan satu hari bekerja dari rumah (work from home/WFH) atau di mana saja (work from anywhere/WFA) per pekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Tujuan utamanya adalah menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional hingga 20%. Namun, kebijakan ini masih dianggap sebagai langkah jangka pendek yang hanya fokus pada penghematan neraca konsumsi BBM.
Dampak Perang Global terhadap Harga BBM
Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran telah menyebabkan gangguan pasokan minyak dunia. Akibatnya, harga minyak mentah Brent meroket, bahkan sempat menembus US$112 (Rp1,9 juta) per barel. Hal ini memengaruhi banyak negara, termasuk Thailand yang memangkas alokasi subsidi BBM-nya.
BBM merupakan indikator penting dalam perekonomian nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. Jika harga BBM naik, maka harga barang pokok, jasa, dan lain sebagainya juga akan meningkat.
Kebijakan WFH yang Masih Belum Menjangkau Semua Golongan
Sayangnya, kebijakan WFH belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas memiliki upah tak layak dan tidak memiliki kemewahan untuk bekerja dari rumah. Mereka sering kali tidak memiliki akses internet atau harus membayar mahal untuk menggunakan ruang kerja bersama (co-working space).
Karena itu, pemerintah perlu memikirkan pendekatan jangka panjang yang lebih berkeadilan. Tanpa strategi yang tepat, ketimpangan bisa semakin melebar karena kebijakan ini lebih menguntungkan golongan masyarakat yang mampu secara finansial.
Data yang Menunjukkan Kebutuhan Pendekatan Berbeda
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa hampir 95% rumah tangga nasional menggunakan sepeda motor yang aktif mengonsumsi BBM. Dari total 146,5 juta pekerja nasional, ASN dan pekerja formal swasta masing-masing berjumlah 5,8 juta dan 61,85 juta orang.
Namun, ASN dan pekerja formal (terutama mereka yang berstatus karyawan tetap) cenderung kebal terhadap gejolak BBM karena memiliki skema kenaikan gaji tetap tahunan, perlindungan sosial, dan tunjangan transportasi. Yang lebih krusial adalah bagaimana pemerintah bisa memperluas kebijakan penghematan BBM kepada para pekerja di sektor informal seperti freelancer, pedagang pasar, tukang ojek, dan buruh bangunan.
Efek Domino Positif dari Penghematan BBM
Jika pemerintah bisa mengurangi beban konsumsi BBM para pekerja informal, akan memunculkan efek domino positif. Konsumsi energi termasuk BBM di tingkat rumah tangga tergolong tinggi dengan rata-rata sekitar 15% dari total pengeluaran bulanan rumah tangga.
Merujuk data BPS, ada setidaknya 25,61 juta orang berpenghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan. Jika seseorang bisa menghemat ongkos Rp200 ribu (misalnya setara 4-5 hari WFH per bulan karena tidak beli bensin motor), maka penghematan senilai 10% dari pengeluaran total bulanan tersebut bisa dialihkan ke kebutuhan mendesak lainnya.
Pentingnya Data Akurat dalam Pengambilan Kebijakan
Agar kebijakan WFH bisa optimal, pemerintah perlu memperhatikan karakteristik konsumsi BBM antardaerah. Di Yogyakarta, rata-rata pengeluaran “rumah tangga yang hanya memiliki sepeda motor” menyerap 6% dari total pengeluaran untuk beli bensin. Sedangkan di Papua, angkanya hanya 3,3%.
Di tingkat nasional, Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan tingkat konsumsi BBM mencapai 92%, sementara yang terendah adalah Papua dengan hanya 31%. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, jarak tempuh harian, ketersediaan alternatif transportasi, dan infrastruktur penunjang seperti jalan dan jaringan internet.
Dengan basis data yang akurat dan terperinci, pemerintah dapat melakukan diversifikasi kebijakan yang tepat, seperti memilah wilayah mana saja yang membutuhkan transportasi umum, jaringan internet, jalan, gedung perkantoran, dan penunjang lain yang bisa menghemat konsumsi energi dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara optimal.
Langkah yang Bisa Dilakukan Pemerintah
Sambil mengharapkan adanya perluasan kebijakan penghematan energi, pemerintah perlu memastikan kebijakan tahap awal ini berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa menjamin pemberlakukan kebijakan ini dijalankan para ASN.
Tantangan ada pada kalangan usaha swasta yang memiliki pertimbangannya tersendiri untuk sepenuhnya mematuhi kebijakan pemerintah. Ini memerlukan keluwesan pemerintah untuk menerapkan atau meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
Pemerintah bisa berkompromi dengan menawarkan insentif menarik kepada pihak swasta. Contohnya bisa berupa pengurangan pajak atas biaya digitalisasi kerja seperti internet, perangkat, dan sistem kerja jarak jauh, hingga skema berbasis kinerja bagi perusahaan yang mampu menurunkan mobilitas karyawan secara terukur.
Harapan untuk Transisi Energi Nasional
Akhirnya, kita berharap dinamika ini bisa menjadi pelecut realisasi komitmen transisi energi nasional yang berjalan lambat. Selain itu, ini juga bisa menjadi ajang pemutakhiran data energi dan lingkup kesejahteraan penduduk nasional lainnya.
