Optimisme Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menunjukkan optimisme bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5 persen pada kuartal I 2026 dapat tercapai. Hal ini didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran.
“Kelihatannya target 5,5 bisa dicapai dari geliat selama Ramadan kemarin,” ujar Airlangga ditemui usai salat Idul Fitri di Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026.
Airlangga juga menyampaikan bahwa inflasi kemungkinan akan mengalami peningkatan dibandingkan kuartal I 2025. Penyebabnya adalah tidak adanya lagi program diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang sebelumnya membantu menekan inflasi sepanjang Januari-Februari 2025. Tanpa adanya potongan tersebut, pengeluaran masyarakat untuk membayar listrik kembali ke level normal sehingga secara statistik inflasi tercatat lebih tinggi.
“Tahun kemarin kan sampai bulan Februari itu ada diskon tarif listrik. Jadi itu yang membuat inflasi tahun kemarin dari segi listriknya deflasi. Tahun ini, karena enggak ada (diskon tarif listrik), berarti angkanya akan lebih tinggi,” ucap dia.
Meski tekanan inflasi diperkirakan meningkat, pemerintah tetap optimistis bahwa daya beli masyarakat dan peningkatan konsumsi selama Ramadhan serta Lebaran akan menjaga momentum pertumbuhan. Target pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026 ditetapkan di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen (year on year/yoy). Target ini didorong oleh percepatan belanja negara, stimulus fiskal, dan penguatan daya beli masyarakat, khususnya di tengah periode Ramadan dan Idul Fitri.
Untuk menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I 2026. Salah satu insentif yang diberikan adalah diskon tiket transportasi untuk mudik Lebaran. Adapun rincian diskon antara lain:
- Tiket kereta api 30 persen
- Angkutan laut 30 persen
- Jasa penyeberangan 100 persen
- Potongan harga tiket pesawat 17–18 persen
Estimasi anggaran untuk insentif transportasi mencapai Rp 911,16 miliar dari APBN dan non-APBN.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan senilai Rp 12 triliun kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk dua bulan yakni Februari-Maret 2026 kepada 35,04 juta keluarga.
Pemerintah juga menggelontorkan Rp 55 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi sekitar 10,5 juta aparatur negara yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI dan Polri, serta pensiunan.
