Efisiensi Anggaran Negara: Tidak Hanya Pemotongan Gaji, Tapi Juga Evaluasi Program Kementerian
Efisiensi anggaran negara menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global. Selain mempertimbangkan penghematan di sektor gaji pejabat, langkah ini juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dikelola oleh Kementerian dan Lembaga (K/L). Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Peran Komisi II DPR RI dalam Mendorong Efisiensi Fiskal
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa wacana penghematan anggaran tidak boleh terbatas pada pemotongan gaji anggota DPR atau menteri semata. Ia menyarankan agar seluruh kebijakan dan program di K/L dievaluasi secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi anggaran guna mengantisipasi dampak krisis global akibat eskalasi konflik di berbagai belahan dunia.
“Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gajinya, program juga,” ujar Zulfikar Arse Sadikin saat berbicara di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Selasa (17/3/2026).
Audit Program yang Dinilai Boros
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi aparatur negara, birokrasi, dan pemerintahan dalam negeri, Zulfikar menilai setiap kegiatan rutin kementerian yang didanai negara harus ditinjau ulang urgensinya. Tujuannya adalah mencegah potensi pemborosan pada program-program yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas.
Ia menekankan pentingnya rasionalisasi—proses penyesuaian anggaran agar lebih masuk akal dan efisien—secara total di semua lini instansi mitra kerjanya. “Jadi, rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN itu,” tambahnya.
Pembelajaran dari Kebijakan Pakistan
Wacana pemotongan gaji pejabat negara ini muncul dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) sebagai strategi efisiensi fiskal Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut terinspirasi dari kebijakan ekstrem Pakistan yang menerapkan langkah-langkah kritis, mulai dari pemotongan gaji kabinet dan parlemen untuk kelompok rentan, penghentian pengadaan fasilitas mewah instansi pemerintah, hingga penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) guna menghemat energi negara.
Meskipun langkah Pakistan hanya dijadikan bahan komparasi, Presiden meminta jajaran kabinet mulai mengkaji potensi penghematan serupa di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi nasional menghadapi gangguan rantai pasok global yang berdampak pada sektor energi serta pangan.
Evaluasi Menyeluruh sebagai Instrumen Strategis
Evaluasi menyeluruh terhadap program K/L diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara produktif bagi kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengambil langkah efisien di sektor pendapatan tetapi juga di segala aspek pengeluaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya perubahan kebijakan ini, diharapkan dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan dasar rakyat.
