Pertemuan Apindo dengan Presiden Prabowo Subianto
Pertemuan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Hambalang menjadi momen penting dalam membahas kondisi ekonomi nasional. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan semangat Indonesia Incorporated yang menekankan kolaborasi lintas sektor.
Penciptaan Lapangan Kerja
Presiden Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lebih banyak lapangan kerja di berbagai sektor. Beberapa sektor yang disebutkan antara lain industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, serta makanan dan minuman. Presiden juga mengapresiasi kontribusi besar dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja di sektor-sektor tersebut.
Shinta menyampaikan bahwa arahan Presiden menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha. Apindo siap berperan aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha.
Kolaborasi untuk Meningkatkan Investasi
Apindo menurutnya siap berkolaborasi untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja di seluruh Indonesia. Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo meminta Apindo memberikan masukan dan rekomendasi konkret terkait upaya mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur.
Perhatian Khusus terhadap Regulasi Ketenagakerjaan
Selain itu, Apindo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu dan regulasi ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan agar tetap tercipta kepastian hukum dan investasi. Pelaku usaha menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak hanya berfokus pada aspek pengupahan.
Keberadaan kebijakan ketenagakerjaan yang sehat diharapkan mampu mendorong iklim investasi yang sehat, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Kerja Sama Perdagangan Internasional
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas isu kerja sama perdagangan internasional, termasuk Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta rencana pemerintah untuk melanjutkan berbagai perjanjian perdagangan lainnya.
Menurut Shinta, langkah dari pemerintah ini menjadi peluang penting untuk memperluas akses pasar ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Pembenahan Struktural di Dalam Negeri
“Bagi dunia usaha, peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri,” ujar Shinta. Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci agar industri Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kawasan seperti Vietnam yang pertumbuhan ekonominya sangat agresif.
Kepastian Hukum terkait Tata Ruang dan Pertanahan
Pelaku usaha juga menilai perlunya kepastian hukum terkait dengan tata ruang dan pertanahan melalui kebijakan satu peta nasional atau one map policy. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk mendukung stabilitas dan perkembangan ekonomi jangka panjang.
