Pemulihan Pascabencana Aceh Dilakukan Secara Bertahap
Pemerintah Aceh telah menyatakan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp 153,3 triliun tidak akan direalisasikan secara langsung dalam satu tahun anggaran. Sebaliknya, seluruh rencana pemulihan dirancang secara menyeluruh dan bertahap di bawah pengawasan pusat. Setiap tahapan pelaksanaan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi faktual dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta penyusunan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi oleh pemerintah pusat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disampaikan ke pemerintah pusat pada 3 Februari 2026 mencakup seluruh kerusakan dan kerugian akibat bencana. Dokumen ini disusun sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
“Dasarnya, R3P ini mencakup semua kerugian akibat dampak bencana, mulai dari apa saja kerusakan dan berapa estimasi kerugian. Dan semua itu disusun dan diajukan menurut kewenangan masing-masing,” jelas MTA, Senin (9/2/2026).
Ia menambahkan bahwa usulan dari kementerian/lembaga pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten dan kota kemudian disatukan dalam satu dokumen R3P yang disahkan oleh Gubernur Aceh. Setelah itu, dokumen tersebut diserahkan ke BNPB untuk diverifikasi dan terakhir disampaikan ke Bappenas.
“Nanti berdasarkan dokumen R3P yang telah diverifikasi faktual, maka akan disusun perencanaan-perencanaan untuk rehab-rekon, termasuk yang menjadi prioritas dan sejenisnya,” ujarnya.
Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran
Terkait mekanisme pertanggungjawaban anggaran, MTA menegaskan bahwa pelaksanaannya tetap mengacu pada kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Untuk program yang menjadi kewenangan pusat, pelaksanaannya akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Sementara untuk kewenangan Aceh, khususnya melalui APBA 2026, akan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA.
“Karena secara khusus melalui APBA 2026 dan sesuai evaluasi Kemendagri kemarin telah kita tinjut bersama antara TAPA dan Banggar DPRA untuk penyesuaian dengan kebencanaan, sebagian besar anggaran akan diprioritaskan untuk rehab-rekon,” jelasnya. Namun, jika anggaran tidak mencukupi, kemungkinan akan ditangani oleh pemerintah pusat dengan skema tertentu yang saat ini masih dalam pembahasan.
“Termasuk misalnya dengan rencana pengembalian TKD yang telah disampaikan oleh presiden diperkuat oleh pernyataan Menkeu Purbaya. Demikian juga dengan kewenangan kabupaten/kota,” ujarnya.
Keterlibatan Masyarakat dan Dunia Usaha
Lebih lanjut, MTA mengungkap bahwa terkait keterlibatan masyarakat dan dunia usaha senilai Rp 29 triliun, ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan estimasi kerugian ekonomi yang dialami masyarakat dan pelaku usaha akibat bencana. Untuk pemulihan, tentu akan dikaji lebih lanjut oleh Bappenas terkait kebijakan skemanya.
Sementara itu, untuk kewenangan Pemerintah Aceh sebesar Rp22 triliun, MTA menyebutkan bahwa estimasi waktu pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan fiskal daerah.
“Estimasi waktu tentu kita sesuaikan dengan ketersediaan fiskal, makanya stimulus keuangan khusus dalam hal pelaksanaan kewenangan Provinsi Aceh sangat menentukan percepatannya. Karena memang pelaksanaan rehab-rekon ini berada di bawah supervisi ekstra Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
