Pemeriksaan terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan yang melibatkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, kini sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penyelidikan ini, lembaga anti-rasuah tengah mengungkap asal-usul pemberian kuota haji tambahan tersebut. Salah satu yang diperiksa adalah eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo.
Dito menjelaskan bahwa salah satu materi pemeriksaan yang disampaikan oleh penyidik KPK berkaitan dengan kunjungan kerja saat ia mendampingi Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi pada Oktober 2023. Kunjungan tersebut menjadi awal mula pemberian kuota haji tambahan untuk 20.000 jemaah dari pemerintah Arab kepada Indonesia.
Ia juga mengingat bahwa pembahasan tentang kuota haji terjadi saat Presiden Jokowi melakukan makan siang bersama Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) di waktu itu. Namun, Dito menekankan bahwa pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas soal kuota haji. Justru, fokus utamanya adalah pembahasan investasi di Indonesia, termasuk dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Seingat saya, itu bagian dari pembicaraan saat makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya bukan tentang kuota spesifik, tetapi lebih pada pelayanan haji. Karena memang kondisi antrean haji kita sangat panjang,” ujar Dito saat diperiksa di KPK pada Jumat (23/1/2026).
Selain itu, dalam catatan yang dirujuk, Presiden Jokowi telah menyampaikan secara langsung kondisi antrean haji di Indonesia kepada pihak Arab Saudi. Menurutnya, waktu tunggu keberangkatan jemaah haji sudah mencapai 47 tahun, sehingga perlu adanya tambahan kuota haji.
“Dan alhamdulillah ditanggapi sangat positif,” ujar Jokowi setelah melakukan pertemuan bilateral dengan PM Mohammed bin Salman Al-Saud hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean-GCC (Gulf Cooperation Council) pada (20/1/2023).
Peluang Presiden Diperiksa
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kemungkinan Presiden Joko Widodo diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji harus didasarkan pada kebutuhan penyidik. Oleh karena itu, Budi tidak ingin berandai-andai terkait pemanggilan mantan presiden tersebut dalam perkara ini.
“Terkait dengan pemanggilan saksi, siapa pun nanti tentu berdasarkan kebutuhan dari penyidik. Ya, nanti kami akan terus update saksi-saksi siapa saja yang kemudian akan dimintai keterangan oleh penyidik,” ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).
Beberapa pihak terkait masih dalam proses pemeriksaan. Termasuk, para pejabat yang pernah terlibat dalam pengaturan kuota haji dan pembahasan dengan pihak luar negeri. Proses ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini.
Tantangan dalam Penyelidikan
Penyidik KPK menghadapi tantangan dalam mengungkap seluruh mekanisme pemberian kuota haji tambahan. Terlebih, banyak informasi yang bersifat rahasia atau hanya diketahui oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap saksi-saksi seperti Dito Ariotedjo menjadi penting dalam memperkuat bukti-bukti yang ada.
Selain itu, KPK juga memeriksa dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pembahasan kuota haji. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang proses pemberian kuota haji tambahan dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.
Langkah Berikutnya
Setelah pemeriksaan terhadap Dito Ariotedjo, KPK akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang dianggap relevan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penyidikan lebih lanjut.
Proses penyelidikan ini juga akan melibatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, baik dalam maupun luar negeri, agar bisa memperoleh data yang lebih komprehensif. KPK berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan dalam menangani kasus ini.
