Indonesia mengambil langkah penting dengan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam peluncuran Dewan Perdamaian tersebut selama acara World Economic Forum di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mengikuti agenda tersebut bersama perwakilan dari 21 negara lainnya. Para pemimpin negara-negara tersebut secara bergantian menandatangani piagam pendirian Dewan Perdamaian. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan adanya perkembangan positif di wilayah Gaza dan menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian global.
“Penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras dan besar masuk, sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” ujar Prabowo kepada awak media di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026, seperti dilansir dari keterangan resmi Sekretariat Presiden.
Berikut beberapa fakta terkait keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza.
Alasan Indonesia Bergabung
Menurut Prabowo, keanggotaan di Dewan Perdamaian merupakan upaya mencapai perdamaian di Gaza, Palestina, sekaligus menjadi kesempatan bersejarah. Ia berharap lembaga baru ini dapat menciptakan perdamaian di dunia.
“Ikut serta adalah keinginan kita, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina,” kata Prabowo seusai penandatanganan piagam di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian bertujuan agar perdamaian antara Palestina dan Israel segera tercapai. “Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 22 Januari 2026.
Proses Pembentukan Berlangsung Cepat
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa proses di balik pembentukan Dewan Perdamaian Gaza berjalan relatif cepat. Meski demikian, Prabowo memutuskan Indonesia bergabung setelah mempertimbangkan aspek strategis. Keputusan tersebut juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York.
Sugiono menyebutkan bahwa sejumlah negara sepakat untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, hingga Mesir. “Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” tutur Sugiono di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat, 23 Januari 2026.
Bukan untuk Gantikan Peran PBB
Sugiono menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Perdamaian tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menegaskan bahwa dewan ini lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Indonesia bergabung dalam badan internasional tersebut dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian, dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza, Palestina.
“Oleh karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” kata Sugiono.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu, Indonesia merupakan negara yang peduli pada perdamaian dan stabilitas internasional. Indonesia juga memberikan perhatian terhadap situasi di Palestina. Dia meyakini keberadaan Dewan Perdamaian merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian di Palestina.
Apakah Dewan Perdamaian Itu?
Trump pertama kali mengusulkan Dewan Perdamaian pada September lalu ketika ia mengumumkan rencananya untuk mengakhiri perang Gaza. Ia kemudian memperjelas bahwa ruang lingkup dewan tersebut akan diperluas melampaui Gaza untuk menangani konflik lain di seluruh dunia.
Presiden AS akan menjadi ketua pertama dewan tersebut. Dewan itu akan bertugas mempromosikan perdamaian di seluruh dunia dan berupaya menyelesaikan konflik.
Negara-negara anggota akan dibatasi masa jabatannya selama tiga tahun kecuali mereka membayar masing-masing US$ 1 miliar untuk mendanai kegiatan dewan dan mendapatkan keanggotaan tetap. Gedung Putih telah menunjuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, dan menantu Trump, Jared Kushner sebagai anggota Dewan Eksekutif pendiri inisiatif tersebut.
Daftar Negara yang Menolak
Norwegia dan Swedia telah menolak undangan Trump. Menteri Ekonomi Italia Giancarlo Giorgetti mengatakan bahwa bergabung dengan dewan tersebut tampaknya bermasalah. Harian Italia Il Corriere della Sera melaporkan bahwa bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh pemimpin suatu negara akan melanggar konstitusi Italia.
Prancis juga bermaksud menolak undangan tersebut, kata sebuah sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron. Trump mengancam akan mengenakan tarif 200 persen untuk anggur dan sampanye Prancis kecuali bergabung dengan dewan penasihatnya.
Kanada mengatakan pada prinsipnya menyetujui untuk bergabung tetapi rinciannya masih sedang dikerjakan. Sekutu utama AS lainnya, termasuk Inggris, Jerman, dan Jepang, belum mengambil sikap publik yang jelas. Juru bicara pemerintah Jerman mengatakan Kanselir Friedrich Merz tidak akan menghadiri upacara penandatanganan dewan tersebut pada hari Kamis di Forum Ekonomi Dunia di Davos.
Ukraina mengatakan para diplomatnya sedang meneliti undangan tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan sulit baginya untuk membayangkan berada di dewan mana pun bersama Rusia setelah empat tahun perang.
Paus Leo, paus pertama dari AS dan kritikus beberapa kebijakan Trump, telah diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut dan sedang mengevaluasi proposal itu, kata Vatikan pada hari Rabu.
Ervana Trikarinaputri dan Adinda Jasmine berkontribusi dalam tulisan ini.
