Tantangan Pemberantasan Korupsi di Tengah Upaya Pembenahan Pemerintahan
Sepanjang tahun 2025, sejumlah kasus korupsi kembali menimpa pejabat negara. Pengungkapan perkara dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung, yang mencerminkan masih kuatnya praktik rasuah di tengah upaya pembenahan tata kelola pemerintahan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang telah beberapa kali menegaskan komitmennya untuk menjauhi korupsi dan membangun sistem pemerintahan yang bersih.
Prabowo secara tegas menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit berbahaya yang dapat menghancurkan negara apabila tidak ditangani secara tegas dan konsisten. Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel The St Regis, Jakarta, Rabu (15/10). Ia menyatakan bahwa korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, ia bertekad untuk memberantas korupsi sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Dalam forum internasional itu, Prabowo juga memaparkan langkah konkret pemerintah dalam menindak praktik ilegal, khususnya di sektor sumber daya alam yang selama ini rawan kebocoran. Salah satu contoh yang disampaikan adalah operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Operasi tersebut dilakukan secara terukur dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk kekuatan militer. Pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap wilayah yang menjadi pusat aktivitas ilegal guna menghentikan penyelundupan dan perusakan lingkungan.
“Saya melakukan program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Kami blokade kedua pulau tersebut, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar 2 miliar dolar AS,” tegas Prabowo.
Daftar Menteri dan Wakil Menteri Terjerat Korupsi
Berikut daftar menteri dan wakil menteri yang terjerat korupsi:
-
Immanuel Ebenezer (Wakil Menteri Ketenagakerjaan)
Immanuel Ebenezer yang menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 20 Agustus 2025. KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan praktik korupsi dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam kasus ini, selain Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel, KPK juga menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka. Noel diduga menerima suap senilai Rp 3 miliar dari pengurusan sertifikasi K3. -
Nadiem Makarim (Mantan Mendikbudristek)
Salah satu kasus besar yang mencuat sepanjang 2025 adalah penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka pada 4 September 2025, terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022. Atas perbuatannya, Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). -
Tom Lembong (Mantan Menteri Perdagangan)
Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kasus tersebut ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 400 miliar. Meski telah divonis bersalah, perkembangan perkara kemudian berbalik arah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permohonan abolisi terhadap Tom Lembong, sehingga putusan pidana dalam perkara dugaan korupsi impor gula tersebut dihapuskan. -
Yaqut Cholil Qoumas (Mantan Menteri Agama)
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut terseret dalam kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji tahun 2023–2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah mencekal Yaqut Cholil Qoumas sejak 11 Agustus 2025. Proses penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat. Publik kini menanti langkah lanjutan KPK dalam mengusut tuntas perkara ini, terutama terkait penetapan tersangka dan kejelasan pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai merugikan keuangan negara.
