Perubahan Mendasar dalam Penertiban Kawasan Hutan Indonesia
Selama beberapa dekade, kawasan hutan di Indonesia menghadapi situasi yang penuh paradoks. Di atas kertas, hutan merupakan milik negara dan dilindungi oleh konstitusi. Namun, di lapangan, jutaan hektar hutan dikuasai secara ilegal, setengah ilegal, atau “abu-abu” oleh para pengusaha tambang dan perkebunan yang tidak sepenuhnya patuh terhadap hukum.
Bukan tanpa alasan, pemerintah sebelumnya tidak mampu melakukan penertiban secara efektif. Keinginan untuk menegakkan aturan seringkali berhenti pada wacana karena terjebak dalam sikap kompromi struktural yang berasal dari masa lalu.
Namun, dalam satu tahun terakhir, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 telah mencatatkan capaian yang signifikan. Dalam waktu singkat, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali 4,08 juta hektare kebun sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan Indonesia.
Angka ini bukan sekadar angka statistik, tetapi luas kawasan hutan yang berhasil dikembalikan kepada negara setara dengan delapan kali luas Pulau Bali. Hal ini menjadikannya sebagai operasi penertiban kawasan hutan terbesar dan tercepat dalam sejarah Indonesia modern.
Pendekatan Baru dalam Penertiban
Desain Satgas PKH menunjukkan perubahan mendasar dalam cara negara menangani masalah kawasan hutan. Lintas pemangku kepentingan, seperti Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BPKP, serta kementerian teknis, digabungkan dalam satu payung komando nasional.
Dengan demikian, upaya penertiban kali ini tidak lagi bersifat administratif dan sektoral semata, tetapi menggabungkan daya paksa hukum, kontrol lapangan, dan konversi pelanggaran menjadi penerimaan negara. Hasil yang diraih pun lebih konkret, sesuatu yang selama bertahun-tahun dianggap mustahil dapat tercapai dalam hitungan bulan saja.
Fokus pada Korporasi Besar
Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa sasaran operasi ini bukanlah rakyat kecil. Dalam tahun 2025, denda sebesar Rp2,3 triliun berasal dari 21 perusahaan, sedangkan potensi denda mencapai Rp142 triliun pada 2026. Hal ini menunjukkan bahwa fokus Satgas PKH adalah pada korporasi-korporasi besar yang melakukan pelanggaran struktural.
Realitas ini mematahkan narasi umum bahwa penertiban kawasan hutan identik dengan kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Justru sebaliknya, negara akhirnya berani menyentuh pelaku dengan dampak besar.
Capaian Lingkungan yang Nyata
Dari sisi lingkungan, hasil yang diperoleh jauh dari sekadar simbolik. Sekitar 688.000 hektare kawasan hutan konservasi di sembilan provinsi telah dikembalikan untuk dilakukan rehabilitasi, termasuk kawasan kritis seperti Taman Nasional Tesso Nilo.
Selain itu, seluruh tambang ilegal di Geopark Raja Ampat dan lebih dari seribu tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung telah ditertibkan. Capaian ini bukan hanya pidato, tetapi restorasi ekologis yang nyata dan terukur.
Makna Kedaulatan Negara
Di luar isu lingkungan, makna terbesar dari operasi Satgas PKH terletak pada soal kedaulatan negara atas ruang. Selama ini, berbagai permasalahan di kawasan hutan selalu dipandang sebagai beban karena terkait dengan konflik sosial, biaya pengawasan, dan tekanan internasional. Namun, Satgas PKH telah membalik paradigma tersebut.
Lahan ilegal diubah menjadi aset negara, pelanggaran menjadi penerimaan negara, dan penertiban menjadi instrumen state-building.
Pendekatan Lingkungan Berbasis Kedaulatan
Presiden Prabowo Subianto tidak dianggap sebagai aktivis lingkungan dalam terminologi umum, tetapi pendekatannya terhadap lingkungan menunjukkan kebijakan strategis. Lingkungan dalam kebijakan Presiden Prabowo tidak diposisikan sebagai isu moral atau citra global, tetapi sebagai aset strategis nasional.
Hutan dijaga bukan karena slogan, tetapi ia menopang kedaulatan pangan, energi, fiskal, dan teritorial Indonesia. Pendekatan ini bisa disebut sebagai environmentalism berbasis kedaulatan negara. Ia keras terhadap pelanggaran besar, tidak sentimental, tidak antiekonomi, tetapi tegas menolak ekonomi ilegal dan predatorik.
Tantangan di Masa Depan
Konsistensi operasi ini akan diuji oleh waktu. Rehabilitasi harus nyata, penerimaan negara harus transparan, dan penegakan hukum tidak boleh melemah.
Sudah jelas, tahun ini menjadi momen di mana negara berhenti bernegosiasi dengan pelanggaran-pelanggaran lama untuk kembali berdiri sebagai penguasa sah atas hutan yang dimiliki.
