Langkah Darurat untuk Memastikan Akses BBM di Wilayah Terdampak Banjir
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan kebijakan relaksasi aturan penggunaan barcode bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah darurat. Kebijakan ini diterapkan untuk mempercepat layanan energi di wilayah yang terdampak banjir bandang. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan serentak di tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengakses BBM tanpa adanya hambatan administratif dalam kondisi krisis.
Kebijakan pelonggaran aturan ini diambil setelah Menteri ESDM melakukan peninjauan langsung ke lokasi lapangan, termasuk di posko pengungsian Pinangsori, Tapanuli Tengah. Prosedur pembelian BBM di SPBU dipermudah agar proses pemulihan aktivitas warga tidak terhambat akibat kerusakan infrastruktur dan gangguan distribusi.
“Tadi pagi kami sudah mengeluarkan relaksasi aturan untuk masyarakat membeli BBM di SPBU tidak perlu memakai barcode. Jadi sudah bebas, baik di Sumatera Utara, maupun di Sumatera Barat, maupun di Aceh,” ujar Bahlil di Pinangsori, seperti dikutip beberapa waktu lalu.
Ketersediaan Stok BBM Masih Terpenuhi
Kementerian ESDM mencatat bahwa kebutuhan energi tiga provinsi tersebut masih dapat dipenuhi dari sisi ketersediaan stok. Namun, tantangan utama muncul pada distribusi darat yang terputus akibat jalan dan jembatan rusak. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina diminta mengalihkan pasokan melalui moda laut dan udara agar suplai BBM serta LPG tetap masuk ke titik terdampak.
Upaya distribusi ini juga didukung dengan penggunaan rakit dan pesawat untuk mengangkut BBM ke daerah yang tidak lagi dapat dijangkau kendaraan darat. Metode distribusi nonkonvensional tersebut memberi jaminan layanan energi dasar tetap berjalan sambil menunggu perbaikan infrastruktur penghubung.
Pemulihan Kelistrikan di Wilayah Terdampak
Selain BBM, pemulihan kelistrikan di kawasan terdampak juga menjadi perhatian serius. Di Sibolga, dari total 19 megawatt (MW) kapasitas terpasang, baru 7 MW yang dapat dioperasikan karena jaringan bekerja pada tekanan rendah. Bahlil mendorong PLN mempercepat normalisasi jaringan agar suplai kembali maksimal.
PLN melaporkan perkembangan pemulihan terus meningkat. Dari 103 penyulang yang padam, 85 penyulang sudah berfungsi kembali. Dari 4.537 gardu distribusi yang terdampak, 2.365 unit sudah beroperasi normal dengan beban listrik pulih hingga 216,64 MW. Sebanyak 415.097 pelanggan telah kembali mengakses listrik.
Solusi Cepat untuk Menjaga Layanan Energi
Kebijakan relaksasi barcode ini diharapkan menjadi solusi cepat untuk menjaga layanan energi masyarakat di tengah situasi pascabencana. Pemerintah menargetkan pemulihan akses energi berlangsung tuntas agar aktivitas warga dan ekonomi lokal dapat bergerak kembali.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat di wilayah terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lancar.
