Reaksi Keras China terhadap Pernyataan PM Jepang tentang Taiwan
Pemerintah Tiongkok menunjukkan reaksi keras terhadap komentar yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dalam parlemen pada 14 November 2025. Komentar tersebut dinilai sebagai tanda kekhawatiran Beijing terhadap semakin dekatnya hubungan antara Jepang dan Taiwan. Menurut Profesor Madoka Fukuda dari Universitas Hosei, respons kuat Tiongkok kemungkinan karena kekhawatiran bahwa Jepang sedang memperkuat kedekatan dengan pemerintah Taiwan.
Menurutnya, Tiongkok akan mendorong Jepang untuk membatasi pertukaran dengan Taiwan hanya pada tingkat swasta, sesuai dengan isi dokumen politik seperti Pernyataan Bersama Jepang–China. Hal ini mencerminkan upaya Tiongkok untuk menjaga posisi mereka sebagai satu-satunya negara yang diakui secara internasional sebagai pemilik wilayah Taiwan.
Perbedaan Sikap Jepang dan Tiongkok terhadap Status Taiwan
Tiongkok mengklaim bahwa pernyataan PM Takaichi melanggar prinsip Satu China, yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. Namun, Jepang dan Tiongkok tidak pernah sepenuhnya sepakat tentang status Taiwan. Jepang mempertahankan ambiguitas dalam posisinya selama negosiasi diplomatik.
Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, kekuasaan Jepang atas Taiwan berakhir. Dalam Perjanjian Perdamaian San Francisco (1951), Jepang meninggalkan Taiwan, tetapi tidak disebutkan kepada negara mana wilayah itu diserahkan. Hal ini dipicu oleh perang saudara antara Partai Komunis yang menguasai daratan Tiongkok dan Kuomintang yang mundur ke Taiwan.
Normalisasi Hubungan Jepang–Tiongkok 1972
Isu Taiwan menjadi kunci dalam normalisasi hubungan diplomatik Jepang–Tiongkok pada tahun 1972. PM Kakuei Tanaka dan PM Zhou Enlai menandatangani Pernyataan Bersama Jepang–Tiongkok, yang hingga kini menjadi dasar hubungan kedua negara. Paragraf ketiga menyebutkan bahwa Tiongkok menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Jepang menyatakan “memahami dan menghormati” posisi tersebut—istilah yang sengaja dipilih karena memiliki makna lebih lemah dibanding “menerima” atau “mengakui”.
Menurut Shoichi Kuriyama, pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang yang terlibat dalam negosiasi saat itu, Jepang menggunakan frasa “pemahaman dan rasa hormat” untuk menghindari pengakuan langsung. Tambahan rujukan pada Deklarasi Potsdam dimasukkan agar pihak Tiongkok menyetujui kompromi tersebut.
Faktor Aliansi Jepang–AS
Profesor Fukuda menjelaskan bahwa Jepang tidak dapat sepenuhnya mengakui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok karena terikat kepentingan keamanan dengan Amerika Serikat. Dalam pernyataan bersama Jepang–AS tahun 1969, terdapat “Klausul Taiwan” yang menegaskan kepedulian kedua negara terhadap perdamaian di Selat Taiwan. Jika Tiongkok menggunakan kekuatan militer untuk reunifikasi, Jepang dan AS memiliki ruang untuk merespons tanpa dianggap mencampuri “urusan domestik” Tiongkok.
“Dengan hanya menyatakan bahwa ‘Taiwan adalah bagian dari Tiongkok’, Jepang menghindari kontradiksi dengan aliansi AS-Jepang—dan Tiongkok pun memahami posisi ini,” ujarnya.
Gesekan Baru Seiring Penguatan Militer Tiongkok
Sejak normalisasi hubungan, Jepang memutus hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan dan hanya mempertahankan hubungan nonpemerintah praktis. Namun, meningkatnya kekuatan militer Tiongkok membuat gesekan baru muncul.
Pada 2021, PM Yoshihide Suga dan Presiden AS Joe Biden menegaskan pentingnya stabilitas Selat Taiwan dalam pernyataan bersama. Tiongkok menuduhnya sebagai campur tangan. Pada 2022, ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, Tiongkok mengkritik keras Jepang karena partisipasi dalam latihan militer besar di sekitar Taiwan.
Profesor Fukuda menilai rangkaian peristiwa tersebut membuat sensitivitas Tiongkok terhadap sikap Jepang semakin tinggi dan menjelaskan reaksi keras Beijing terhadap komentar PM Takaichi baru-baru ini.
